Banjir Berulang di Magetan Tuai Kritik, Aktivis Desak Evaluasi Kinerja OPD
- account_circle Kusnanto
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 42
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Magetan – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Magetan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Dalam satu tahun terakhir, sejak awal kepemimpinan Bupati Nanik Sumantri bersama Wakil Bupati Suyatni Prihasmoro, kejadian serupa tercatat telah terjadi dua kali.
Aktivis LSM Magetan Center, Beni Ardi, menilai kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai bencana musiman semata. Ia menyebut, banjir yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam penanganan, termasuk kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan lemahnya pengawasan.
“Kalau setiap tahun bahkan bisa berulang dalam waktu dekat, ini bukan lagi sekadar faktor cuaca. Ada yang tidak beres dalam penanganannya,” ujar Beni, Senin (6/4/2026).
Ia mempertanyakan langkah konkret yang telah dilakukan OPD terkait, serta peran DPRD (khususnya Komisi D) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program penanggulangan banjir.
Menurut Beni, persoalan tata ruang juga menjadi faktor krusial yang belum terselesaikan. Ia menyoroti masih banyaknya bangunan yang berdiri di atas aliran sungai maupun saluran drainase.
“Penataan ruang kita ini masih amburadul. Banyak bangunan berdiri di atas saluran air, bahkan di bantaran sungai. Ini jelas memperparah risiko banjir,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai sejumlah proyek pengendalian banjir seperti pembangunan embung dan sudetan belum memberikan hasil signifikan di lapangan.
“Sudah ada embung di wilayah atas, sudetan juga dibangun. Tapi faktanya banjir tetap terjadi. Artinya ada yang salah dalam perencanaan atau pelaksanaannya,” imbuh Beni.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terus-menerus menyalahkan masyarakat dalam persoalan banjir, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan.
“Memang perilaku masyarakat perlu dibenahi, tapi pemerintah punya tanggung jawab utama untuk memastikan sistemnya berjalan baik. Jangan semua dibebankan ke warga,” katanya.
Beni menegaskan, kepala daerah perlu mengambil sikap tegas terhadap OPD yang dinilai tidak bekerja optimal. Ia menilai anggaran besar yang telah digelontorkan selama ini seharusnya mampu menghasilkan solusi nyata.
“Bupati harus berani mengevaluasi dan menindak OPD yang kinerjanya tidak maksimal. Uang rakyat sudah banyak dipakai untuk penanganan banjir, tapi hasilnya belum terlihat,” tandasnya.
Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan langkah konkret agar persoalan banjir di Magetan tidak terus berulang setiap musim hujan. (Kus)
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Diez
