Berita Terkini
Trending Tags

Ingatkan Penting Loyalitas , PKB Ponorogo Beberkan Hasil Muktamar 

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Sabtu, 22 Mar 2025
  • visibility 126
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ponorogo menggelar konsolidasi kader di Gedung PGRI, Foto : Ega Patria – Sinergia

Sinergia | Kab. Ponorogo – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ponorogo menggelar konsolidasi kader di Gedung PGRI, Ponorogo, sebagai bagian dari strategi menyongsong Pemilu 2029. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Musyafak Rouf, menegaskan pentingnya loyalitas kader terhadap garis kebijakan partai.

Menurut Musyafak, seluruh kader diwajibkan tegak lurus dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam Muktamar PKB di Bali pada Agustus 2024 lalu.

Salah satu keputusan utama adalah kembali menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.

DPW Jatim pun menginstruksikan sosialisasi hasil muktamar ini selama Ramadan agar kader di seluruh tingkatan memahami arah perjuangan partai.

“Kedisiplinan dalam kepengurusan adalah kunci. Jika ada kader yang tidak sejalan dengan keputusan partai, pasti ada konsekuensi. Sanksinya bisa sampai Pergantian Antar Waktu (PAW),” tegas Musyafak, yang juga Ketua DPRD Jatim.

Image Not Found
Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Musyafak Rouf, Foto : Ega Patria – Sinergia

Peringatan ini menjadi sinyal bagi para kader untuk tidak keluar dari barisan. PKB Jatim ingin memastikan bahwa seluruh elemen partai tetap solid dalam menghadapi Pemilu 2029, dengan target peningkatan jumlah kursi dibanding Pemilu 2024.

Ketua DPC PKB Ponorogo, Ibnu Multazam, menambahkan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar menyampaikan hasil muktamar, tetapi juga memperbarui semangat perjuangan PKB di Bumi Reog. Ia berharap seluruh kader bisa bahu membahu untuk memenangkan pemilu mendatang.

“Ini adalah recharge perjuangan untuk PKB agar semakin kuat dan tetap menjadi partai yang Rahmatan Lil Alamin. Tidak semua kader bisa hadir dalam Muktamar di Bali, sehingga kami kumpulkan di tingkat kabupaten untuk mensosialisasikan hasilnya,” jelas Ibnu

Ega Patria – Sinergia 

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mantan Komisaris PT PLP Diperiksa Kejaksaan, Potensi Tersangka Baru Kasus Korupsi PSU

    Mantan Komisaris PT PLP Diperiksa Kejaksaan, Potensi Tersangka Baru Kasus Korupsi PSU

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Kejaksaan Negeri Kota Madiun terus menelisik Kasus dugaan penyalahgunaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di Perumahan Puri Asri Lestari (PAL) oleh PT Puri Larasati Propertindo (PLP). Pada Senin (13/1/2025) lalu, Sony Hendarto (SH) yang merupakan mantan komisaris PT PLP menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Sony diperiksa […]

    Bagikan
  • Satlantas Polres Madiun Kota Angkat Bicara terkait Video Viral Bus Restu Tabrak Pemotor

    Satlantas Polres Madiun Kota Angkat Bicara terkait Video Viral Bus Restu Tabrak Pemotor

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Jagat media sosial di Kota Madiun diramaikan dengan viralnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Restu Panda jurusan Ponorogo-Surabaya dengan pemotor di Simpang Empat Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Peristiwa tersebut rupanya terjadi pada Rabu 15 Januari 2025 lalu. Dalam rekaman video yang beredar diduga bus Restu Panda yang belum […]

    Bagikan
  • Target Investasi Rp3 Triliun pada 2026, DPRD Madiun Minta Perizinan Tak Berbelit

    Target Investasi Rp3 Triliun pada 2026, DPRD Madiun Minta Perizinan Tak Berbelit

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan realisasi investasi sebesar Rp3 triliun pada tahun 2026. Target tersebut dinilai realistis, bahkan berpeluang terlampaui, jika iklim investasi mampu dikelola secara ramah dan berorientasi pada kemudahan berusaha. Komisi A DPRD Kabupaten Madiun menilai daerahnya memiliki modal strategis untuk menarik penanam modal. Ketua Komisi A, Purwadi, menyebut keberadaan […]

    Bagikan
  • 741 Personel Disiagakan, Polres Madiun Kota Siap Laksanakan Ops Ketupat Semeru 2026 

    741 Personel Disiagakan, Polres Madiun Kota Siap Laksanakan Ops Ketupat Semeru 2026 

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Sebanyak 741 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri di wilayah Kota Madiun. Kesiapan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2026 yang digelar di halaman Mako Polres Madiun Kota, Kamis (12/3/2026) sore. Apel tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta berbagai instansi terkait […]

    Bagikan
  • RPJMD Magetan 2025–2029 Dimatangkan, Lima Janji Besar Nanik-Suyatni

    RPJMD Magetan 2025–2029 Dimatangkan, Lima Janji Besar Nanik-Suyatni

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menggulirkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar Selasa (17/06/2025) di Ruang Rapat Ki Mageti. Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti – Suyatni Prihasmoro, memaparkan lima program prioritas yang diklaim menjadi fondasi […]

    Bagikan
  • Klaim Aset Pemkot, Dosen UNS Sebut Surat BPN Bukan Produk Hukum

    Klaim Aset Pemkot, Dosen UNS Sebut Surat BPN Bukan Produk Hukum

    • calendar_month Minggu, 9 Mar 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Polemik Surat produk ATR/BPN Kota Madiun yang berisi klaim tanah warga jadi aset Pemkot Madiun terus bergulir. Dosen Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret ( UNS ) Solo menyebut surat BPN itu secara regulasi bukanlah sebuah produk hukum yang sah dari kantor BPN. “Saya mencermati surat BPN itu hanya untuk internal […]

    Bagikan
expand_less