By
Sinergia | Kota Madiun – DPRD Kota Madiun kembali menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Madiun tahun 2024. Agenda kali ini, penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun pada Jumat (23/05/2025). Legislatif menyoroti terkait tingginya piutang daerah maupuan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2024.
Diketahui, piutang pendapatan tahun 2024 di catat sebesar Rp.21.8 Miliar. Nominal tersebut meningkat jumlahnya jika dibanding dengan saldo piutang pada tahun 2023 sebesar Rp. 18,1 Miliar, terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain.
Tidak hanya itu, dalam LKPJ 2024 ditemukan perbedaan nominal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp. 51,7 Juta dengan LPP APBD audit BPK. Dalam LKPJ Walikota tercatat Rp. 113,311 Miliar. Sedangkan, LPP APBD audited BPK Silpa sebesar Rp. 113,260 Miliar. Terkait hal itu, beberapa langkah akan dilakukan Pemkot Madiun untuk mengevaluasi piutang tersebut.
“Melakukan evaluasi dan monitoring piutang secara berkala. Melakukan penagihan dengan menerbitkan surat tagihan pajak dan evaluasi setiap bulan. Melakukan proses penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa yaitu piutang pajak tahun 2018 dan 2019,” kata Wakil Wali Kota dalam penyampaian jawaban PU Fraksi.
Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap SKRD yang diterbitkan sudah melampaui jatuh tempo pembayaran atau belum. Pemkot Juga membentuk Tim Penagihan dalam rangka upaya melakukan penagihan secara intensif terhadap wajib retribusi yang menunggak.
Terkait jawaban Wali Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya menyebutkan bahwa hingga saat ini, seluruh pertanyaan yang diajukan anggota dewan telah mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses belum sepenuhnya selesai, karena masih ada tahap lanjutan yang harus dilalui.
“Seratus persen pertanyaan telah terjawab, tapi ini belum akhir. Kita masih akan memasuki tahap kedua, yakni pembahasan pendapatan akhir dan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, tentu masih akan ada saran dan masukan dari teman-teman fraksi,” jelasnya.
Armaya berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen dan integritas dalam menjalani proses ini, agar hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun.
“Harapan saya, semua pertanyaan yang tadi sudah dijawab, betul-betul bisa direalisasikan di lapangan. Jangan hanya jadi janji atau formalitas dalam sidang. Jangan ada dusta di antara kita. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran ini tepat sasaran dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Surya – Sinergia
