By
Sinergia | Magetan – Ratusan mahasiswa dari BEM STAIM Ma’arif dan PMII Magetan yang menggelar aksis di depan Gedung DPRD Kabupaten Magetan menuntut realisasi program bantuan Rp 3 juta per RT. Itu menjadi janji kampanye Bupati Nanik dan Wakil Bupati Suyatni.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari kebijakan pembangunan infrastruktur, transparansi penggunaan APBD, percepatan digitalisasi birokrasi, hingga penolakan praktik oligarki politik.
Koordinator aksi, Lukman Hakim, menegaskan bahwa aksi mereka bukan untuk menimbulkan kerusuhan.
“Kami tidak datang untuk merusak atau membuat onar. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi. Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat ditekan atau diperlakukan tidak adil,” ujarnya di hadapan massa.
Isu 100 hari pertama pemerintahan juga menjadi bahan kritik. Mahasiswa menilai janji politik yang pernah disampaikan harus segera diwujudkan, khususnya terkait anggaran Rp 3 juta per RT.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menjelaskan bahwa program tersebut sudah tercantum dalam kontrak politik. Kontrak itu mulai berlaku ketika dirinya bersama bupati berwenang menyusun APBD.
“Dalam kontrak politik ditegaskan, jika setelah dua tahun kami berwenang menyusun APBD ternyata tidak mampu merealisasikan program ini, maka kami siap mundur,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD telah bersepakat menjalankan program Rp 3 juta per RT mulai tahun 2026.
“Secara aturan, kami masih memiliki waktu hingga 2027. Namun, hasil pembahasan dengan dewan menyepakati pelaksanaan program ini dipercepat ke tahun 2026,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawalan, mahasiswa meminta Wakil Bupati bersama Ketua DPRD Magetan menandatangani kesepakatan tertulis yang mereka bawa dalam aksi.
Kusnanto – Sinergia
