By
Sinergia | Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menegaskan komitmennya menindaklanjuti hasil asesmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko seusai menghadiri undangan KPK dalam kegiatan pembinaan pengelolaan APBD tahun 2024–2026.
“Seluruh Jawa Timur diundang, kita nomor 23,” ujar Sugiri. Ia menilai, evaluasi KPK merupakan bentuk pencegahan yang sehat, bukan upaya penindakan. “Pasti ada yang tidak patuh aturan. Kalau reses hari ini, ya harus diusulkan tahun sebelumnya. Banyak yang keliru, ini aspirasi, ini pokir. Pokoknya harus detil secara aturan,” tegasnya.
Menurutnya, setiap kesalahan harus dijadikan “kaca benggala” atau cermin untuk memperbaiki diri. “Kami berterima kasih kepada KPK, pencegahan dilakukan secara asesmen, bukan mengintip lewat lubang jarum. Maka kami jadi mengerti apa yang harus dilakukan, termasuk soal PAD, pengentasan kemiskinan, dan bagaimana memutar objek wisata sebagai kincir ekonomi,” ungkapnya.
Sugiri juga menekankan pentingnya sinergi antarlevel pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo. “Mulai kabid, sekdin, kepala lalu sungram, lalu PPKom dan PPK harus duduk bersama merumuskan agar tidak telat usulan. Jangan sampai salah tanggal, akhirnya administrasi salah jadi salah,” tandasnya.
Ia berharap seluruh pihak di Ponorogo dapat berintrospeksi agar tata kelola pemerintahan semakin baik. “Sehelai uang berarti berguna bagi kemaslahatan umat. Pertanggungjawaban APBD harus baik, dari output, impact, outcome, sampai benefit-nya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono menyebut undangan KPK menjadi bukti upaya pencegahan korupsi yang dilakukan melalui pembinaan. “Sama sekali tidak ada unsur apa-apa, ini hanya pembinaan bagaimana pengelolaan APBD 2024–2026. Bila ada kekeliruan, akan kita benahi di 2026,” terang Agus.
Agus menambahkan, KPK turut melibatkan unsur legislatif dalam pembinaan tersebut. “Menyangkut semua aspek, baik eksekutif maupun legislatif. Kemarin pimpinan juga diundang, harapannya nanti disampaikan ke anggota dewan lainnya,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Ponorogo akan menggelar retreat bagi kepala OPD, sekretaris, dan para kabid. “Kami akan lakukan semacam retreat. Mekanisme yang benar sudah ada di ketentuan, tapi kadang ada yang terlewati. Ini tidak akan kami ulangi dalam anggaran ke depan,” tutur Agus.
Retreat tersebut akan diprioritaskan untuk OPD yang bersifat urgen. “Program prioritas Pak Bupati mulai dari pengentasan kemiskinan, penanganan pokir, hibah bansos, aspirasi masyarakat, hingga pengadaan barang dan jasa akan diperbaiki. Minggu ini kita mulai, tapi tentu tidak selesai dalam satu kloter,” pungkasnya.
Ega Patria – Sinergia
