Berita Terkini
Trending Tags

Kualitas dan Nilai Gizi Menu MBG Kerap Diprotes Warga, Ini Langkah Pemkot Madiun

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
  • visibility 178
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun berencana libatkan Dinkes untuk memantau menu di SPPG, Foto : Kriswanto

Sinergia | Kota Madiun – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan dari masyarakat. Di Kota Madiun, sejumlah orang tua siswa penerima manfaat mempertanyakan kelayakan menu yang diberikan dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Keluhan yang muncul sebagian besar berkaitan dengan kualitas bahan baku dan kesesuaian menu dengan anggaran yang beredar di masyarakat. Isu nilai bahan baku makanan yang disebut hanya berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi memicu perdebatan di kalangan warga.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa menu MBG yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya telah mengikuti standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Bagus, perbedaan persepsi di masyarakat terjadi karena kurangnya informasi mengenai mekanisme penyediaan menu dalam program tersebut.

“Banyak informasi yang didapat masyarakat bahwa bahan baku menu itu Rp15 ribu, ada yang Rp10 ribu. Masyarakat perlu disosialisasi,” ujarnya.

Meski demikian, Bagus meminta masyarakat tetap tenang menyikapi polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa BGN saat ini juga sedang melakukan evaluasi terhadap mitra SPPG guna memastikan menu MBG benar-benar sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Kota Madiun berencana mengajukan permohonan resmi kepada BGN agar pemerintah daerah dapat ikut memantau kualitas menu MBG di lapangan.

Jika mendapatkan izin, Pemkot akan mengerahkan tim ahli gizi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) untuk melakukan pemantauan langsung ke setiap SPPG.

“Saya ingin mengkoneksikan dinkes dengan seluruh SPPG agar bisa memantau menu. Kami akan bersurat ke BGN apakah diizinkan kami memantau itu,” pungkas Bagus.

Langkah tersebut diharapkan mampu meredam kekhawatiran masyarakat sekaligus memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan pemenuhan gizi bagi para siswa penerima manfaat. (krs)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Cabai Masih Tinggi, Tembus Rp. 90 Ribu Per Kg

    Harga Cabai Masih Tinggi, Tembus Rp. 90 Ribu Per Kg

    • calendar_month Jumat, 10 Jan 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Harga cabai rawit di pasar tradisional Ponorogo masih tinggi. Seperti di Pasar Legi, harga cabai mencapai sekitar Rp. 85.000 ribu hingga Rp. 90.000 ribu per kilogram. Hingga kini, harga komoditi tersebut fluktuatif. “Cabai itu kan dulu hanya Rp. 40.000 ribu per kilogram, kini Rp. 88.000 ribu per kilogram. Tidak setinggi […]

    Bagikan
  • Kronologi Kecelakaan 7 Motor Tertabrak KA Malioboro Ekspres di Perlintasan Sebidang Magetan

    Kronologi Kecelakaan 7 Motor Tertabrak KA Malioboro Ekspres di Perlintasan Sebidang Magetan

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Sinerigia | Kab. Magetan – Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api sebidang JPL 08, KM 176+586, tepatnya dekat Stasiun Magetan, pada Senin siang (19/04/2025). Tujuh sepeda motor tertabrak Kereta Api (KA) Malioboro Ekspres relasi Purwokerto menuju Malang. Insiden tragis ini diduga terjadi karena kelalaian petugas palang pintu yang membuka palang terlalu cepat setelah kereta […]

    Bagikan
  • TPP ASN Kota Madiun Belum Cair 2 Bulan, Ini Penyebabnya! Pemkot Janji Bayar Rapel Sekaligus

    TPP ASN Kota Madiun Belum Cair 2 Bulan, Ini Penyebabnya! Pemkot Janji Bayar Rapel Sekaligus

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun belum cair selama dua bulan terakhir. Keterlambatan ini dipastikan bukan karena masalah anggaran, melainkan faktor administratif menyusul status kepala daerah yang kini diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, menjelaskan bahwa pencairan […]

    Bagikan
  • Dindik Ponorogo Tak Larang Sekolah Gelar Perpisahan dan Study Tour, Tapi Wajib Patuhi Syarat Ini

    Dindik Ponorogo Tak Larang Sekolah Gelar Perpisahan dan Study Tour, Tapi Wajib Patuhi Syarat Ini

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo tidak melarang sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk menggelar acara perpisahan maupun study tour. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dindik Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri, yang menyatakan ada syarat yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah jika mengadakan kegiatan perpisahan dan study tour. “Perpisahan boleh, study tour juga […]

    Bagikan
  • 4 Kursi Kepala OPD Pemkot Madiun Kosong, 2 Kepala OPD Mendekati Pensiun

    4 Kursi Kepala OPD Pemkot Madiun Kosong, 2 Kepala OPD Mendekati Pensiun

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Wali Kota Madiun, Maidi, memberi sinyal kuat akan adanya perombakan besar di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Uji kompetensi sebagai dasar utama dalam proses pengisian jabatan, khususnya jabatan eselon II yang masih kosong. Tercatat kursi kepala OPS yang kosong diantaranya Kepala DLH, Bakesbangpol, Satpol PP dan Damkar serta Kepala Bappelitbangda. Maidi […]

    Bagikan
  • Satlantas Polres Ponorogo Belum Terapkan Tilang Sistem Poin, Masih Tunggu Arahan Polda Jatim

    Satlantas Polres Ponorogo Belum Terapkan Tilang Sistem Poin, Masih Tunggu Arahan Polda Jatim

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai memberlakukan sistem tilang berbasis poin bagi pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) per Januari 2025. Setiap pemilik SIM akan mendapat jatah 12 poin, yang akan berkurang sesuai dengan jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Jika poin habis, SIM terancam dibekukan atau dicabut sementara. Namun, Kasatlantas […]

    Bagikan
expand_less