DPRD Kabupaten Madiun Usulkan 8 Raperda Masuk Pembahasan 2027, Ada Perlindungan HAKI

Sinergia | Madiun – DPRD Kabupaten Madiun mengusulkan delapan rancangan peraturan daerah (raperda) untuk masuk dalam agenda pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Delapan raperda tersebut mencakup regulasi keuangan daerah, jasa konstruksi, pajak dan retribusi, kerja sama penyediaan infrastruktur, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI).

Usulan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD tentang Propemperda Kabupaten Madiun Tahun 2027, Rabu (11/11/2026). Penetapan ini menjadi tahap awal bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menyiapkan pembahasan sejumlah regulasi daerah pada tahun depan.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Madiun, Kuwat Edi Santoso, mengatakan delapan raperda tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Bapemperda DPRD dan Tim Asistensi Pemkab Madiun pada 31 Oktober dan 6 November 2026.

Menurutnya, penyusunan Propemperda dilakukan secara terencana dan terpadu agar regulasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat maupun pemerintah daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Perumusan Propemperda 2027 dirancang secara terpadu serta terencana agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah, selaras dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperkuat tertib administrasi,” kata Kuwat.

Delapan raperda yang diusulkan masuk dalam agenda pembahasan tahun 2027 tersebut terdiri dari tiga regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan APBD Tahun Anggaran 2028.

Selanjutnya, Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, perubahan atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Bangunan Gedung, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raperda perubahan pajak dan retribusi daerah tersebut juga diarahkan untuk mengakomodasi penambahan objek pemungutan retribusi.

Dua usulan lainnya yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui skema pembayaran ketersediaan layanan atau *Availability Payment* (AP), serta Raperda inisiatif DPRD tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut baik penetapan Propemperda 2027 tersebut. Dia menyebut penyusunan dan penetapan Propemperda merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebelum penetapan peraturan daerah tentang APBD.

Usulan dari pihak eksekutif sebelumnya telah disampaikan secara resmi melalui surat Bupati Madiun tertanggal 3 November 2026.

Hari juga memberikan perhatian terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang HAKI. Menurutnya, keberadaan payung hukum tersebut penting untuk melindungi berbagai potensi karya dan produk unggulan daerah.

Perlindungan itu mencakup karya seni dan budaya, kuliner khas, hasil kerajinan, hingga berbagai inovasi yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Madiun.

“Penetapan Propemperda ini merupakan titik awal kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Kami berharap komunikasi yang konstruktif terus terjalin agar seluruh perda yang dilahirkan mampu mendorong terwujudnya Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera,” ujar Hari.

Dengan masuknya delapan raperda dalam Propemperda 2027, DPRD bersama Pemkab Madiun selanjutnya akan menyiapkan tahapan pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Harapannya, regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. (Tov)