Wamen PU Tinjau Bendung Kedungrejo Jebol di Madiun, Penanganan Darurat Ditargetkan 2 Minggu

Sinergia | Madiun – Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti meninjau langsung kondisi Bendung Kedungrejo di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, yang jebol beberapa waktu lalu. Peninjauan dilakukan pada Rabu (1/4/2026) bersama Wakil Bupati Madiun serta jajaran Dinas Sumber Daya Air Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah pemerintah pusat menerima laporan kerusakan bendung yang berfungsi mengairi ribuan hektare lahan pertanian di wilayah Kabupaten Madiun.

Wamen PU Diana Kusumastuti menjelaskan dirinya langsung berkoordinasi dengan pihak BBWS Bengawan Solo setelah mengetahui kabar jebolnya bendung tersebut.

Menurutnya, Bendung Kedungrejo merupakan bangunan lama yang dibangun sejak tahun 1936 dan baru sekali mengalami renovasi pada sekitar tahun 1970-an. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat bendung rentan mengalami kerusakan.

“Setelah saya menerima informasi Bendung Kedungrejo jebol, saya langsung telepon kepala balai untuk menanyakan kondisinya. Hari ini saya datang langsung untuk melihat kerusakan yang terjadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerusakan bendung cukup berdampak karena selama ini Bendung Kedungrejo mengairi sekitar 1.554 hektare lahan sawah di wilayah Kecamatan Pilangkenceng dan sekitarnya.

Untuk penanganan awal, pemerintah bersama BBWS Bengawan Solo akan melakukan langkah darurat dengan membersihkan sedimentasi serta merobohkan bagian bangunan yang rusak agar aliran sungai dapat diarahkan kembali.

“Penanganan darurat kita lakukan lebih dulu. Sedimentasi akan dibersihkan, kemudian bagian bangunan yang roboh akan kita hancurkan agar aliran sungai bisa diarahkan kembali. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mengusulkan pembangunan kembali bendung secara permanen melalui skema Inpres nomor 2 tahun 2024 terkait kebijakan percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Estimasi kebutuhan anggaran sementara untuk penanganan permanen diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar, dengan perencanaan teknis detail (DED) disiapkan oleh pemerintah provinsi.

“Kami juga dengan provinsi, dengan kabupaten ya, berkolaborasi. Agar air ini juga tetap terjaga ya, sehingga aliran airnya juga tidak meluap ke sana dan airnya juga bisa diarahkan untuk irigasi,” tutup Diana.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi mengatakan kerusakan Bendung Kedungrejo terjadi pada Jumat (27/3/2026) lalu. Pemerintah daerah segera melaporkan kejadian tersebut kepada kementerian dan instansi terkait.

“Begitu kejadian, kami langsung melalui dinas terkait menyurati BBWS dan kementerian. Alhamdulillah responsnya sangat cepat. Dari tanggal 27 Maret, hari ini 1 April dilakukan peninjauan dengan turun langsung ke lokasi,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan bendung sangat mendesak karena memiliki peran penting dalam sistem irigasi yang menopang sektor pertanian di Kabupaten Madiun.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mulai mengantisipasi potensi kemarau panjang yang diperkirakan oleh BMKG. Oleh karena itu, keberadaan bendung dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.

“Yang paling penting fungsi bendung ini bisa segera dipakai kembali. Setelah itu baru dilakukan pembangunan permanen. Ini penting karena bendung ini menopang lebih dari 1.500 hektare sawah dan menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan,” kata Purnomo.

Saat ini sekitar 30 personel telah diterjunkan ke lokasi bersama sejumlah peralatan dan material darurat seperti sandbag. Hal itu untuk mempercepat proses penanganan sementara agar aliran air tetap terkendali dan irigasi pertanian tidak terganggu. (Krs)