158 Desa/Kelurahan Rampungkan AHU Koperasi Merah Putih, Target Tuntas 100 Persen 25 Juni
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
- visibility 27
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Madiun menunjukkan progres signifikan. Hingga Jumat (20/06/2025) pagi, tercatat 158 desa dan kelurahan telah merampungkan proses pengesahan Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM.
Dari total 206 desa dan kelurahan di wilayah tersebut, capaian ini menunjukkan realisasi sekitar 80 persen. Bupati Madiun, Hari Wuryanto optimistis seluruh KDMP akan tuntas memperoleh legalitas hukum pada 25 Juni mendatang.
“Hari ini sudah ada 158 yang selesai proses AHU. Insyaallah, tanggal 25 Juni nanti sudah 100 persen,” ujar Hari Wuryanto usai memimpin rapat di Ruang Praja Mukti, kompleks Pemkab Madiun, Jumat pagi.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan KDMP, Hari Wuryanto juga memastikan proses terus dikawal. Mulai dari Musyawarah Desa Khusus (Musdussus) untuk menyusun struktur pengurus koperasi, proses pengajuan dokumen ke notaris, hingga monitoring status pengesahan melalui SABH.
“Musdussus sudah rampung per 31 Mei kemarin. Sekarang tinggal proses AHU. Untuk operasional, nanti akan resmi berjalan setelah diluncurkan serentak oleh Bapak Presiden pada 12 Juli,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, menjelaskan pihaknya telah memberikan berbagai pendampingan pasca Musdussus. Pendampingan meliputi penyusunan 16 buku wajib koperasi, pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), aktivasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta pembukaan rekening bank atas nama koperasi.
“Prinsipnya, tahapan yang menjadi kewenangan kami sudah kami lakukan. Saat ini tinggal menunggu pengesahan AHU yang bisa dipantau secara daring lewat SABH,” terang Indra.
Ia menambahkan, masih ada 48 desa dan kelurahan yang belum menyelesaikan proses pengesahan. Salah satu kendala utama adalah gangguan lalu lintas server pada sistem SABH yang menyebabkan keterlambatan di tingkat notaris.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur selaku koordinator percepatan pembentukan KDMP,” tutupnya.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
