Berita Terkini
Trending Tags

Distribusi SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2025 Dimulai, Targetnya 31.9 M

  • account_circle Sinergia Mediatama
  • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
  • visibility 147
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Distribusi SPPT PBB-P2  di Desa Tiron Kec Madiun, Ndor – Sinergia.

Sinergia | Kab Madiun – Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kab. Madiun mulai mendistribusikan SPPT- PBB P2 Tahun Pajak 2025 melalui pemerintah Desa atau Kelurahan yang akan dimulai tanggal 24 Februari 2025 direncanakan sampai dengan tanggal awal Maret 2025.

“Jumlah SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2025 yang di distribusikan sebanyak 431.550 SPPT dengan jumlah pagu PBB-P2 sebesar Rp. 31,9 Milyar,” kata Kepala Bapenda Kab Madiun M. Hadi Sutikno, Kamis (27/02/2025).

Dijelaskan, jumlah SPPT PBB mengalami kenaikan sebanyak 4.483 SPPT yang diperoleh dari hasil Pemutkahiran data diantaranya berupa Objek Pajak baru.

Pembayaran PBB-P2 dapat dilaksanakan di Bank persepsi yaitu Teller Bank Jatim, ATM Bank Jatim, Mobile Banking Bank Jatim.

Selain itu juga dapat dibayarkan melalui Agen Laku Pandai bank Jatim / Bumdes yang sudah bekerja sama dengan Bank Jatim, Alfamart, Indomart dan Tokopedia serta Kantor Pos di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

“Pembayaran PBB-P2 sebelum tahun pajak 2025 yang belum terbayarkan dapat di lihat pada barcode yang tertera pada lembar SPPT,” ujarnya.

Dijelaskan terkait pembayaran PBB- P2 tahun 2025 yang diajukan secara kolektif maupun perorangan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Juni 2025 yang meliputi pelayanan obyek pajak baru, mutasi/pecah/gabung/obyek/ subyek pajak pembetulan pembatalan, pembuatan salinan SPPT serta pengurangan dan keberatan PBB.

Pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2025 dapat dilayani mulai bulan Maret 2025. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun Pajak 2025 yaitu tanggal 30 September 2025 dan selanjutnya keterlambatan pembayaran pajak setelah jatuh tempo setiap bulannya dikenakan denda 1 %, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 35 Tahun 2023 Pasal 72 Ayat 4.

Pengajuan pelayanan dapat dilakukan melalui Loket Pelayana Bapenda di Mall Pelayanan Publik Jl. Alun-alun utara Nomor 4 Kota Madiun dan di Loket Pelayanan Kantor Bapenda Kab. Madiun Jl. Alun-alun timur Nomor 3 Caruban serta dapat diajukan secara online dengan mengakses epm.madiunkab.info.

“Diharapkan, Wajib pajak sudah menerima SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2025 pada bulan Maret 2025. Wajib Pajak dapat segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pembayaran” pungkas Hadi Sutikno.

Ndor – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Sinergia Mediatama

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bulog Madiun Targetkan Serapan Gabah 100.120 Ton dan Jagung 10.105 Ton di Tahun 2026

    Bulog Madiun Targetkan Serapan Gabah 100.120 Ton dan Jagung 10.105 Ton di Tahun 2026

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Perum Bulog Cabang Madiun mulai melakukan penyerapan terhadap gabah dan beras hasil panen petani. Tidak hanya komoditi padi, Bulog juga menyerap untuk komoditi jagung di wilayah Kota/Kabupaten Madiun serta Ngawi. Tahun 2026 ini, target serapan gabah Bulog Madiun mencapai 100.120 ton serta jagung 10.105 ton. “Target Kantor cabang Madiun ini […]

    Bagikan
  • Kasus Kecelakaan Maut Stasiun Barat Magetan, Penjaga Palang Pintu Divonis 2,5 Tahun Penjara

    Kasus Kecelakaan Maut Stasiun Barat Magetan, Penjaga Palang Pintu Divonis 2,5 Tahun Penjara

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 285
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kasus tragis kecelakaan maut di perlintasan Kereta Api Stasiun Barat, Magetan, akhirnya mencapai putusan hukum. Pengadilan Negeri (PN) Magetan pada Kamis (4/12/2025) menjatuhkan vonis terhadap Agus Supriyanto, penjaga palang pintu yang menjadi terdakwa dalam insiden yang menelan empat korban jiwa tersebut. Dalam sidang terbuka, majelis hakim yang dipimpin Rintis Candra dengan […]

    Bagikan
  • 5 Korban Keracunan MBG Jalani Perawatan Intensif di RSUD Caruban, Dinkes Uji Sampel Sisa Makanan

    5 Korban Keracunan MBG Jalani Perawatan Intensif di RSUD Caruban, Dinkes Uji Sampel Sisa Makanan

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun terus menindaklanjuti kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa di Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun memastikan penanganan cepat telah diberikan sejak kejadian berlangsung pada Kamis (27/11/2025). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Heri Setyana, menjelaskan sebanyak 51 siswa sempat mendapatkan perawatan di […]

    Bagikan
  • Ratusan Kendaraan Jalani Uji Emisi, Komitmen Pemkab Madiun Jaga Kualitas Udara

    Ratusan Kendaraan Jalani Uji Emisi, Komitmen Pemkab Madiun Jaga Kualitas Udara

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Ratusan kendaraan bermotor mengikuti uji emisi di kawasan pusat pemerintahan Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Selasa (29/04/2025). Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menjaga kualitas udara sekaligus mengurangi polusi dari gas buang kendaraan. Dalam uji emisi tersebut, petugas memeriksa kadar karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan nitrogen oksida […]

    Bagikan
  • Namanya Terseret Polemik PAW Anggota DPRD Magetan, Ini Respon Bupati Nanik

    Namanya Terseret Polemik PAW Anggota DPRD Magetan, Ini Respon Bupati Nanik

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) Nur Wakhid anggota DPRD Kabupaten Magetan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mencuri perhatian publik. Isu yang semula menjadi dinamika internal partai kini berkembang ke ranah politik terbuka dan masuk jalur hukum. Situasi semakin kompleks setelah nama Bupati Magetan, Nanik Sumantri, ikut terseret dalam perdebatan tersebut. […]

    Bagikan
  • Sudah 2 Tahun Tak Punya KP3, Pengawasan Pupuk Subsidi di Madiun Terancam Kacau!

    Sudah 2 Tahun Tak Punya KP3, Pengawasan Pupuk Subsidi di Madiun Terancam Kacau!

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tercatat sudah lebih dari dua tahun tidak memiliki Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Padahal lembaga itu seharusnya memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Ketiadaan KP3 ini diakui oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madiun, […]

    Bagikan
expand_less