By
Sinergia | Kab. Madiun – Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Madiun mulai direalisasikan. Saat ini, pengerjaan tengah berlangsung di ruas Mojopurno–Dimong dengan nilai kontrak sekitar Rp. 24 miliar. Seluruh proses pelaksanaan proyek ini ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
“Untuk program IJD sudah berjalan di ruas Mojopurno–Dimong, pelaksanaannya dilakukan oleh pusat,” kata Astutik Diah Ningsih, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun, saat dikonfirmasi Kamis (06/11/2025).
Menurut Astutik, selain ruas tersebut, masih ada dua titik lain yang diusulkan dan saat ini menunggu realisasi dari Kementerian PUPR. Masing-masing yakni ruas Klitik–Dimong sepanjang 1 kilometer dengan anggaran sekitar Rp. 3,5 miliar serta ruas Dolopo–Mojorejo Kebonsari sepanjang 4,85 kilometer senilai Rp. 14,74 miliar.
“Usulan sudah masuk IJD tahap tiga, kita tinggal menunggu dananya saja,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Pemkab Madiun, ruas Klitik–Dimong direncanakan mulai dikerjakan tahun ini, sementara ruas Dolopo–Mojorejo akan dikerjakan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan.
“Kalau dari kementerian, yang Klitik–Dimong dikerjakan tahun ini. Sedangkan Dolopo–Mojorejo mulai tahun ini, tapi berlanjut tahun depan,” jelas Astutik.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan program IJD—mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan—merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Pemkab Madiun hanya berperan dalam koordinasi lapangan apabila muncul kendala teknis selama proses pembangunan.
“Pemkab tidak ikut dalam pelaksanaan, hanya membantu koordinasi bila ada kendala. Setelah selesai, jalan akan dihibahkan ke Pemkab Madiun,” pungkasnya.
FOTO : Paket pekerjaan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Madiun mulai direalisasikan di jalan Dimong – Mojorayung. (Tov/Krs)
