Tarif Tak Berubah, Target Pajak Daerah Kota Madiun 2027 Naik Rp. 5,7 Miliar

Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menaikkan target penerimaan pajak daerah pada 2027 sebesar Rp 5,7 miliar menjadi Rp 149,8 miliar. Target tersebut meningkat dibandingkan APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 144,1 miliar.

Meski target penerimaan bertambah, Pemkot Madiun memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Tambahan pendapatan akan diupayakan melalui pemutakhiran data objek pajak, pendataan potensi baru, serta optimalisasi sektor usaha.

Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan survei untuk memperbarui basis data objek pajak sekaligus mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tercatat.

“Sekarang sedang dilakukan survei untuk memperbarui objek pajak dan mendata objek pajak baru yang belum terdata,” ujarnya seusai rapat paripurna jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027, Rabu (11/11/2026).

Dalam rancangan APBD 2027, Pemkot Madiun memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 297,1 miliar. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak daerah ditargetkan menyumbang Rp 149,8 miliar atau sekitar 50,4 persen dari total PAD.

Optimalisasi penerimaan akan diarahkan pada sejumlah sektor usaha, termasuk usaha kuliner. Pemkot juga berupaya memperluas pendataan untuk menjaring wajib pajak maupun objek pajak potensial yang selama ini belum masuk dalam basis data pemerintah.

Bagus menegaskan, peningkatan target penerimaan tersebut tidak akan diikuti dengan kenaikan tarif pajak bagi masyarakat.

“Kalau untuk tarif pajak ke masyarakat, nggak ada kenaikan,” tegasnya.

Selain pemutakhiran data, Pemkot Madiun juga tengah mengkaji peluang penambahan pendapatan dari sektor pajak reklame rokok. Bagus telah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan studi ke Malang sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan.

“Kemarin saya minta Bapenda melakukan kajian, terutama terkait pajak reklame rokok. Rencananya untuk PAD reklame rokok bisa ditambah 25 persen,” jelasnya.

Meski demikian, rencana penambahan penerimaan dari sektor tersebut masih dalam tahap kajian. Pemkot Madiun belum menetapkan mekanisme maupun kebijakan teknis untuk merealisasikannya.

Di sisi lain, optimalisasi PAD juga akan didukung perluasan digitalisasi pelayanan pemerintahan. Langkah tersebut diselaraskan dengan penyusunan peta jalan pemerintahan digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hingga 2029.

Menurut Bagus, digitalisasi pada layanan yang berkaitan dengan pendapatan daerah sebenarnya telah berjalan. Namun, pemerintah akan memperluas penerapannya untuk mendukung efektivitas pelayanan sekaligus optimalisasi penerimaan daerah.

“Sebenarnya digitalisasi layanan berkaitan PAD ini sudah berjalan, cuma nanti lebih dilebarkan,” pungkasnya.

Upaya peningkatan PAD tersebut menjadi salah satu strategi Pemkot Madiun dalam menjaga kapasitas fiskal daerah di tengah berkurangnya transfer ke daerah (TKD) pada 2027 yang disebut mencapai Rp 1 miliar.(Tim/Krs).