By
Sinergia | Madiun – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Madiun menghadapi tantangan serius dalam upaya penanganan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran di wilayahnya. Dari total kebutuhan ideal 15 pos damkar untuk mencakup seluruh kecamatan, saat ini hanya tersedia 3 pos aktif dan 1 markas komando (Mako).
Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, Andi Koerniawan, mengatakan saat ini pihaknya hanya memiliki 6 unit kendaraan operasional, terdiri atas 5 mobil damkar dan 1 unit suplai air. Namun, dari jumlah tersebut hanya 4 unit dalam kondisi baik—3 mobil damkar dan 1 unit suplai—sementara 2 unit lainnya mengalami kerusakan.
“Idealnya, Kabupaten Madiun memiliki 15 pos damkar agar tiap kecamatan memiliki satu unit siaga. Saat ini satu pos harus mencakup lima kecamatan sekaligus,” ujar Andi, Senin (27/10/2025).
Menurut Andi, distribusi armada yang masih berfungsi berada di Pos Mejayan (1 damkar dan 1 suplai), Pos Pendopo Lama (1 unit baik dan 1 rusak), serta Pos Kecamatan Geger (1 unit baik dan 1 rusak). Sementara itu, Mako Damkar memiliki satu mobil komando untuk koordinasi lapangan.
Saat ini terdapat 49 personel yang tersebar di tiga pos dan satu markas komando. Namun, jumlah tersebut dinilai masih terbatas untuk menjangkau area seluas Kabupaten Madiun, terutama wilayah atas yang memiliki medan terjal dan jalan sempit seperti Kecamatan Kare dan Gemarang.
Andi menuturkan, prioritas ke depan adalah peremajaan armada dan sarana prasarana. Fokus utama akan diberikan pada wilayah dengan tingkat risiko tinggi dan kondisi geografis sulit.
Selain mobil pemadam kebakaran, pihaknya juga membutuhkan kendaraan penyelamatan non-kebakaran. Saat ini terdapat tiga mobil penyelamatan non-kebakaran dalam kondisi rusak dan sudah tua. Padahal, angka kejadian non-kebakaran justru mendominasi.
“Selama 2025 hingga triwulan ketiga, kami telah menangani 542 kejadian. Dari jumlah itu, 483 kasus merupakan penyelamatan non-kebakaran, sedangkan 59 kasus adalah kebakaran,” ungkapnya.
Andi berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan peremajaan armada dan penambahan pos di wilayah rawan agar pelayanan Damkar semakin optimal.
“Kami akan prioritaskan penguatan pos di wilayah atas seperti Kare dan Gemarang. Harapannya, respon darurat bisa lebih cepat dan efektif,” pungkasnya.
Tova Pradana – Sinergia
