Sinergia | Kab. Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (26/11/2025) dan disepakati oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Madiun.
Dalam laporan yang dibacakan, Pendapatan Daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp. 1 triliun 859 miliar 463 juta 759 ribu 426 rupiah, sementara Belanja Daerah mencapai Rp. 2 triliun 26 miliar 362 juta . Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 166 miliar 898 juta 965 ribu 316 rupiah. Defisit tersebut ditutup melalui Surplus Pembiayaan Netto dengan nilai yang sama, sehingga APBD 2026 dinyatakan seimbang.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, karena keterbatasan anggaran, kita prioritaskan proyek strategis yang benar-benar menyentuh masyarakat. Pertama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ketahanan pangan. Mudah-mudahan semua bisa terlaksana,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi fokus utama, termasuk perbaikan infrastruktur sekolah yang masih membutuhkan peningkatan kenyamanan belajar bagi para siswa.
“Ada beberapa sekolah yang perlu perbaikan, dan InsyaAllah itu akan kita tangani. Infrastruktur pendidikan harus menunjang proses belajar,” tambahnya.
Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Madiun tetap melanjutkan layanan kesehatan gratis dan melakukan penyisiran data untuk mendukung target eliminasi TBC pada tahun 2028.
Selain itu, sejumlah program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat, Operasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta program MBG juga akan terus diintervensi agar selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo.
Bupati juga menyinggung rencana revitalisasi Pasar Dungus, yang dinilai penting untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah pusat disebut telah memberi sinyal positif terkait dukungan program tersebut.
Lebih lanjut, pemerintah daerah berkomitmen memangkas kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendukung program prioritas. Anggaran akan dialihkan untuk mendukung sektor yang lebih strategis.
“Kegiatan-kegiatan seremonial yang dulu memakan biaya akan kita potong. Kita butuh penelitian dan kajian matang supaya program benar-benar eksis kembali. InsyaAllah Januari sudah selesai dan mulai running,” tegas Bupati. (Sur/Krs).
