BPS Kota Madiun Apresiasi Kebijakan Wajib Tanam Cabai dan Tomat bagi ASN
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
- visibility 23
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Madiun yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN untuk menanam komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan tomat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa dari perspektif BPS yang bertugas memotret kebijakan dan menghitung inflasi, upaya pemerintah daerah ini merupakan langkah yang patut didukung. Pasalnya, cabai rawit dan tomat selama ini merupakan dua komoditas yang cukup berpengaruh terhadap angka inflasi.
“Dengan adanya kebijakan tersebut, kami harap permintaan pasar terhadap cabai dan tomat bisa berkurang karena masyarakat sudah menanam sendiri di rumah. Ini akan membantu menstabilkan harga di pasar,” ujar Abdul Aziz, saat di konfirmasi melalui telepon, Rabu (07/05/2025).
Namun demikian, BPS juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini. Menurut Abdul Aziz, BPS akan terus memantau apakah penurunan permintaan benar-benar terjadi di pasar, mengingat perhitungan inflasi BPS didasarkan pada harga pasar, tempat utama terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.
Ia juga menekankan pentingnya manajemen waktu dalam proses penanaman dan panen.
“Sebaiknya tidak dilakukan serentak. Cabai dan tomat adalah komoditas yang tidak tahan lama. Kalau panen terjadi bersamaan, akan terjadi surplus dan dikhawatirkan menyebabkan kerugian bagi petani,” tambahnya.
Selain itu, Abdul Aziz menilai berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkot Madiun sudah menunjukkan arah positif. Mulai dari pembentukan Sekolah Peduli Inflasi, perbaikan tata kelola distribusi pupuk, hingga pemanfaatan lahan kosong melalui urban farming.
Ia juga mengingatkan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berkala terhadap pelaksanaan kebijakan wajib tanam ini. Mengingat latar belakang ASN yang beragam, tidak semua memiliki kemampuan atau pengalaman bertani.
“Perlu dipastikan keberlangsungan program ini. Jangan sampai hanya menjadi kebijakan sesaat yang kemudian dilupakan,” tegasnya.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
