Berita Terkini
Trending Tags

Bupati Hari Wur Atasi Sepinya Pasar Caruban Dengan Menghadirkan Investor 

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
  • visibility 54
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Bupati Madiun, Hari Wuryanto saat berkunjung ke Pasar Besar Caruban (PCB), Foto : Dana – Sinergia

Sinergia | Kab. Madiun – Sepinya aktifitas jual beli di Pasar Caruban Baru (PCB) menggugah Bupati Madiun, Hari Wuryanto untuk melihat langsung kondisi pusat perekonomian di Caruban tersebut. Secara langsung, ia telah mendengarkan keluhan tersebut dari para pedagang perihal sepinya pembeli. Bahkan, Bupati juga meninjau kerusakan fasilitas PCB saat melakukan kunjungan beberapa hari lalu.

Menurut Hari Wur, permasalahan yang ada di pasar sangat kompleks. Apalagi PBC tergolong baru setelah relokasi sejak 2013 silam dan perlu waktu untuk penyesuaian. 

“Ini kan baru, memindahkan dari lokasi yang dulunya sepi ke ramai kita butuh waktu,” ujar Hari Wuryanto Selasa (18/3/2025). 

Image Not Found
Bupati Madiun, Hari Wuryanto saat berkunjung ke Pasar Besar Caruban (PCB), Foto : Dana – Sinergia

Seperti diketahui, di PBC terdapat 1.200 kios namun hanya sekitar 250-an kios yang masih aktif dan bertahan. Semakin hari jumlahnya pun semakin berkurang. Ada juga yang harus tutup permanen karena sepinya pembeli. Menyikapi hal itu, Pemkab Madiun akan mengarahkan investor untuk menanamkan modalnya di sekitar PBC agar berkembang menjadi kawasan ramai penduduk. 

“Kita harus menghadirkan orang kesini dengan memperbanyak pabrik supaya orang-orang bisa meramaikan pasar,” tutur Hari Wuryanto. 

Dia juga menyatakan bahwa bersama Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi telah berupaya menghadirkan investor tak jauh dari PCB. Nantinya, kawasan industri Kabupaten Madiun akan sangat strategis, karena selain dekat dengan pasar untuk berbelanja bahan pokok, juga dekat dengan pintu tol Caruban yang memudahkan transportasi dan distribusi barang. 

“Investor dipersilahkan masuk, apalagi kawasan industri ada di sekitar pasar. Sudah kami bebaskan lahan yang berstatus LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi),” tuntasnya.

Dana – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Madiun Genjot Program SPALDS, Tekan Stunting dan Tingkatkan Sanitasi

    Pemkab Madiun Genjot Program SPALDS, Tekan Stunting dan Tingkatkan Sanitasi

    • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mengakselerasi upaya peningkatan layanan sanitasi di wilayahnya. Tahun 2025 ini, program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) kembali digulirkan. Sebanyak 473 titik sanitasi ditargetkan terbangun, tersebar di 10 kecamatan. Bupati Madiun Hari Wuryanto secara simbolis menyerahkan pelaksanaan program tersebut kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) […]

    Bagikan
  • TKD Dipotong Rp. 261 M, DPRD Ponorogo Soroti Defisit APBD 2026

    TKD Dipotong Rp. 261 M, DPRD Ponorogo Soroti Defisit APBD 2026

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo menyoroti kondisi keuangan daerah yang diproyeksikan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan nota pengantar Rancangan APBD 2026 oleh Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita di Gedung DPRD pada Rabu (19/11/2025). Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno,  menegaskan bahwa […]

    Bagikan
  • Anggaran Program Rumah Tak Layak Huni di Madiun Turun Drastis pada 2026

    Anggaran Program Rumah Tak Layak Huni di Madiun Turun Drastis pada 2026

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun dipastikan akan mengurangi alokasi anggaran untuk program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mencatat, pagu anggaran yang semula mencapai Rp. 5,98 miliar pada 2025 akan turun menjadi Rp. 1,46 miliar. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Madiun, […]

    Bagikan
  • Antusiasme Tinggi, Kuota Program Balik Gratis Pemkab Madiun Habis Kurang dari 24 Jam

    Antusiasme Tinggi, Kuota Program Balik Gratis Pemkab Madiun Habis Kurang dari 24 Jam

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Antusiasme masyarakat terhadap program Balik Gratis yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menjelang arus balik Lebaran 2026 sangat tinggi. Kuota yang disediakan untuk ratusan penumpang bahkan langsung habis dalam waktu kurang dari 24 jam sejak pendaftaran dibuka. Program yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Madiun itu mulai membuka pendaftaran pada Kamis […]

    Bagikan
  • Terancam Non Job, Kepala DLH Ponorogo Ajukan Sanggahan ke Bupati

    Terancam Non Job, Kepala DLH Ponorogo Ajukan Sanggahan ke Bupati

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Teka-teki terkait pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Ponorogo yang terancam sanksi non-job terungkap. Sosok itu adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Gulang Winarno. Gulang terancam dicopot dari jabatannya karena diduga melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada serentak 2024 lalu. Surat Keputusan (SK) Bupati Ponorogo tentang hukuman […]

    Bagikan
  • Soal Dugaan Pungli, Komite SMAN 2 Mejayan Klaim Jika Sumbangan Sukarela, Bukan Paksaan

    Soal Dugaan Pungli, Komite SMAN 2 Mejayan Klaim Jika Sumbangan Sukarela, Bukan Paksaan

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Komite SMAN 2 Mejayan, Kabupaten Madiun, akhirnya buka suara menanggapi keluhan sejumlah orang tua siswa terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dikenakan kepada wali murid. Ketua Komite, Atik Prihartatik, menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penarikan dana yang dimaksud. Menurut Atik, sumbangan yang diminta bersifat sukarela dan digunakan untuk […]

    Bagikan
expand_less