DPRD Magetan Setujui KUA-PPAS Perubahan 2026, Anggaran Infrastruktur Naik Hampir Rp. 35 Miliar

Sinergia | Magetan – DPRD Kabupaten Magetan menyetujui dan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, sektor infrastruktur menjadi salah satu pos dengan tambahan anggaran terbesar, yakni mencapai hampir Rp35 miliar.

Ketua DPRD Magetan Riyin Nur Asiyah mengatakan, pembahasan perubahan APBD telah disesuaikan dengan rencana kerja DPRD serta kebutuhan yang dinilai mendesak. Ia menegaskan, tambahan anggaran untuk infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan operasional bagi kecamatan yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.

“Untuk infrastruktur di perubahan ini, penambahan anggarannya Rp34 miliar sekian, hampir Rp35 miliar. Mayoritas untuk jalan,” ujar Riyin.

Menurutnya, tambahan anggaran sekitar Rp6,7 miliar untuk sarana transportasi dan operasional kecamatan hanya sekitar lima persen dari total tambahan anggaran infrastruktur. Riyin menjelaskan, kendaraan tersebut bukan diperuntukkan khusus bagi camat, melainkan sebagai sarana operasional kecamatan dalam mendukung pelayanan dan kegiatan pemerintahan di tingkat desa.

Kebutuhan kendaraan dinilai semakin mendesak karena sebagian besar kendaraan operasional kecamatan telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Kondisinya disebut banyak yang sudah tidak layak digunakan.

“Mobil di kecamatan itu yang menggunakan bukan hanya camat. Dipakai untuk akomodasi kegiatan di kecamatan. Yang lama sudah 18 tahun, 20 tahun, rata-rata sudah tidak layak dipakai,” katanya.

Kendaraan operasional tersebut juga diproyeksikan mendukung berbagai agenda pemerintahan desa yang akan berlangsung dalam waktu dekat, termasuk penataan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak serta persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Riyin menilai mobilitas aparatur kecamatan ke desa-desa akan meningkat sehingga dukungan sarana transportasi menjadi bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan.

Riyin juga meluruskan informasi mengenai sejumlah tambahan anggaran yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Ia menegaskan, DPRD tidak serta-merta menyetujui seluruh usulan awal eksekutif, melainkan melakukan penyesuaian setelah proses verifikasi.

Untuk sarana dan prasarana sekolah, misalnya, usulan awal yang disebut mencapai sekitar Rp90 miliar kemudian dipangkas menjadi sekitar Rp28 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar Rp1 miliar yang diarahkan untuk penanganan sarana pendidikan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sementara itu, tambahan anggaran untuk DPRD yang sebelumnya diajukan sekitar Rp3,1 miliar akhirnya disepakati sekitar Rp1,1 miliar. 

Riyin mengatakan, tambahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan DPRD dalam menyesuaikan berbagai perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat.

“Urgensinya karena banyak aturan yang berubah. Kalau tidak kita ikuti, kita justru berisiko karena tidak mengikuti aturan pusat. Kami harus menyesuaikan dengan kebijakan yang terus berubah,” jelasnya.

Ia mencontohkan adanya agenda koordinasi dengan pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah terkait sebagai bagian dari tindak lanjut perubahan regulasi. Namun, ia menyebut rincian penggunaan anggaran tersebut masih akan diperiksa dan disesuaikan lebih lanjut.

“Ini baru rumahnya. Setelah ini rinciannya akan dicek lagi, untuk apa saja. Saya juga sudah koordinasi dengan Sekretaris DPRD terkait detail-detailnya,” ujarnya.

Riyin memastikan seluruh fraksi di DPRD Magetan menyetujui kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh unsur pimpinan DPRD dan seluruh fraksi. Menurutnya, pembagian anggaran dalam perubahan APBD tetap diupayakan berimbang dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Terkait pengadaan videotron yang juga menjadi sorotan, Riyin meminta masyarakat melihat rencana tersebut secara proporsional. Ia menilai keberadaan videotron dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan citra dan kualitas tampilan Kabupaten Magetan. Riyin membandingkan kondisi Magetan dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Madiun dan Ngawi yang dinilainya telah memiliki sejumlah videotron.

“Magetan sudah layak untuk upgrade seperti kabupaten sebelah. Madiun ada berapa titik, Ngawi ada berapa titik. Kita mau satu saja sudah ramai seperti ini,” katanya.

Ia menegaskan, nilai pengadaan telah disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) dan dalam proses pembahasan nilainya juga mengalami penyesuaian. Riyin memastikan pembahasan anggaran belum sepenuhnya selesai karena masih terdapat tahapan lanjutan. DPRD, kata dia, akan terus melakukan pengawasan agar setiap anggaran yang telah disepakati digunakan sesuai peruntukannya.

“Kita harus bijak dalam segala hal. Setelah ini masih ada tahapan dan rapat-rapat lanjutan. Pengawasan dan semuanya akan kita maksimalkan,” pungkasnya. (Kus)