Nilai Paket Tak Sesuai Anggaran, Kanang Soroti Pelaksanaan Program MBG
- account_circle Kusnanto
- calendar_month Senin, 16 Mar 2026
- visibility 88
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Magetan – Dorongan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat. Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono atau Kanang, meminta pemerintah meninjau ulang seluruh mekanisme program menyusul berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah.
Kanang mengatakan evaluasi diperlukan setelah muncul laporan dugaan keracunan makanan, ketidaksesuaian kualitas menu, hingga selisih nilai paket makanan yang diterima siswa dibandingkan dengan besaran anggaran.
Ia menegaskan bahwa proses evaluasi dilakukan secara terkoordinasi. “Saat ini kami menelaah semua temuan dan berkoordinasi dengan fraksi serta komisi terkait. Harapannya, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Politikus dari PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa fraksinya tidak menolak program pemenuhan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak. Namun menurutnya, program MBG harus dipastikan membawa manfaat nyata dan tepat sasaran.
“Memberikan makanan bergizi itu penting dan kami mendukung. Tetapi jika pelaksanaannya tidak efektif atau tidak sesuai sasaran, tentu wajib dievaluasi,” kata Kanang.
Salah satu poin yang disoroti adalah perbedaan antara nilai anggaran dan makanan yang diterima siswa. Kanang menyebut program MBG memiliki nilai sekitar Rp15 ribu per porsi, namun temuan di lapangan menunjukkan menu yang dinilai tidak sebanding.
Sebagai contoh, ia menyinggung adanya laporan paket berisi sedikit buah. “Jangan sampai siswa hanya menerima dua kurma, satu apel, atau menu lain yang tidak sesuai dengan nilai Rp15 ribu. Hal-hal seperti ini sedang kami dorong untuk dievaluasi bahkan diaudit,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama berkaitan dengan kualitas makanan dan penggunaan anggaran.
Kanang mengusulkan agar skema penyaluran program ditinjau kembali. Menurutnya, mekanisme melalui wali murid atau kantin sekolah dapat menjadi opsi agar penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.
Kanang memastikan bahwa usulan evaluasi telah diteruskan melalui fraksi dan komisi terkait di DPR RI. Ia berharap pemerintah segera melakukan peninjauan menyeluruh sehingga permasalahan MBG dapat diselesaikan. (Kus)
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Diez
