Senin, 16 Nov 2026
Trending Tags

Pemkot – DPRD Kota Madiun Bahas 4 Raperda Tahap II 2026, Santunan Kematian Diusulkan Naik Jadi Rp1,5 Juta

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
  • visibility 155
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pemkot dan DPRD Kota Madiun membahas empat Raperda Tahap II 2026. (25/9/2026), Foto : Kris-Sinergia

Sinergia | Kota Madiun — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahap II Tahun 2026.

Keempat Raperda tersebut mencakup Sistem Kesehatan Daerah, perubahan aturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), perubahan Perda tentang Santunan Kematian, serta perubahan kedua Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan penyusunan dan perubahan sejumlah Perda tersebut dilakukan karena adanya perkembangan regulasi di tingkat nasional serta kebutuhan daerah yang terus berubah.

“Karena adanya dinamika perubahan dengan undang-undang yang ada di atasnya yang sebelumnya belum sempat ditindaklanjuti. Sehingga ini harus penyesuaian. Yang kedua adalah berdasarkan kebutuhan daerah,” kata Bagus Jumat (25/9/2026).

Salah satu Raperda yang menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut adalah perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian.

Dalam Raperda tersebut, Pemerintah Kota Madiun mengusulkan kenaikan besaran santunan kematian dari sebelumnya Rp. 1 juta menjadi Rp. 1,5 juta.

Bagus menjelaskan perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi kebutuhan masyarakat, termasuk biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman.

“Contoh santunan kematian, kita lihat sekarang kebutuhan terhadap biaya pemakaman saja sudah Rp. 1 juta lebih,” ujarnya.

Usulan tersebut, kata Bagus, telah disampaikan kepada DPRD Kota Madiun dan mendapat dukungan untuk dibahas lebih lanjut.

Ia menyebut ketentuan baru tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 setelah seluruh tahapan pembentukan Perda selesai.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan Raperda tentang Santunan Kematian menjadi salah satu pembahasan yang dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Yang paling urgen adalah santunan kematian. Santunan kematian ini Perda memang sudah ada, cuma nilainya kalau yang kemarin hanya Rp1 juta. Nah, ini ada usulan besarannya dinaikkan,” kata Istono.

Menurut dia, pembahasan kenaikan santunan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan uang, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kebutuhan dalam proses pemakaman.

Ia menyebut DPRD bersama pemerintah daerah telah melihat kebutuhan biaya mulai dari proses pemakaman hingga perlengkapan yang diperlukan.

“Jadi tidak hanya serta-merta bagi-bagi uang, tidak. Kita pun juga sudah banyak melakukan beberapa pengamatan, beberapa kajian berapa harga yang sebenarnya untuk kebutuhan pemakaman,” ujarnya.

Image Not Found
Santunan Kematian diusulkan naik menjadi Rp1,5 juta. Foto : Kris-Sinergia

Istono mengatakan Raperda tersebut masih akan melalui tahapan pembahasan serta konsultasi sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah mendapat persetujuan DPRD, rancangan Perda akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses fasilitasi.

Selain Santunan Kematian, Raperda pertama yang disampaikan dalam nota penjelasan adalah Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Raperda ini akan menggantikan Perda Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2019. Penyusunannya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026.

Materi yang diatur antara lain hak dan kewajiban masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, pelayanan dan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan, teknologi dan informasi kesehatan, penanganan wabah, serta partisipasi masyarakat.

Pemerintah daerah menargetkan sistem kesehatan di Kota Madiun dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, efisien, merata, aman, bermutu, terjangkau, dan berkelanjutan.

Plt Wali Kota Madiun mengatakan perubahan tersebut diperlukan karena kebijakan sistem kesehatan nasional juga mengalami perubahan.

“Dinas Kesehatan ini mengikuti arah dari sistem yang ada di nasional. Sistem nasional berubah, otomatis daerah harus berubah,” jelasnya.

Raperda kedua adalah perubahan Perda Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR.

Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika pembangunan Kota Madiun.

Sejumlah materi yang akan diperbarui mencakup ruang lingkup CSR, perusahaan pelaksana, jenis program, forum CSR, hak dan kewajiban perusahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, hingga sanksi administratif.

Bagus mengatakan penyesuaian aturan diharapkan dapat memperjelas arah peran serta dunia usaha melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan yang telah ada di Kota Madiun.

“Ini harus dirubah juga supaya nanti peran serta khususnya bagi forum tanggung jawab sosial perusahaan yang hari ini ada di Kota Madiun ini lebih jelas arahnya ke mana,” katanya.

Raperda keempat adalah perubahan kedua Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tirta Taman Sari. Perubahan tersebut disusun untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.

Materi perubahan meliputi hubungan keluarga dalam kepengurusan, Dewan Pengawas, penghasilan pengawas dan direksi, jumlah serta masa jabatan direksi, tunjangan dan fasilitas, insentif atau tantiem, Satuan Pengawas Intern, batas usia pensiun, hingga jaminan sosial dan program pensiun pegawai.

Pemerintah daerah menilai penyesuaian tersebut diperlukan untuk memperkuat tata kelola Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sekaligus mendukung efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Secara umum, penyusunan Raperda diarahkan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan yang lebih baru sekaligus merespons kebutuhan masyarakat.

Setelah melalui pembahasan di DPRD dan memperoleh persetujuan sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah, Raperda akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses fasilitasi.

Untuk Raperda Santunan Kematian, pemerintah daerah menargetkan perubahan aturan tersebut dapat diterapkan mulai 2027. (Krs)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sopir Truk Tebu Tewas Tersengat Listrik di Area PG Rejo Agung Baru

    Sopir Truk Tebu Tewas Tersengat Listrik di Area PG Rejo Agung Baru

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Insiden tragis terjadi di area parkir Pabrik Gula (PG) Rejo Agung Baru, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Patihan, Kota Madiun, Minggu malam (19/10/2025). Seorang sopir truk tebu bernama Marzuki (60), warga Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, ditemukan meninggal dunia akibat tersengat listrik. Menurut keterangan Kapolsek Manguharjo Kompol Mujo Prajoko, korban […]

    Bagikan
  • Rokok Ilegal Masih Marak, Pemkot Madiun dan Bea Cukai Perkuat Penindakan

    Rokok Ilegal Masih Marak, Pemkot Madiun dan Bea Cukai Perkuat Penindakan

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun bersama Kantor Bea Cukai terus memperkuat langkah pemberantasan peredaran rokok ilegal. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, saat menyoroti masih maraknya rokok tanpa pita cukai yang beredar di masyarakat. “Di lapangan semuanya tahu lah, masih banyak rokok tanpa pita cukai. Ini harus […]

    Bagikan
  • Ini Sorotan Fraksi DPRD Kota Madiun Terkait Rancangan Perubahan APBD 2025

    Ini Sorotan Fraksi DPRD Kota Madiun Terkait Rancangan Perubahan APBD 2025

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (25/07/2025). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, dan turut dihadiri oleh Wali […]

    Bagikan
  • Puluhan Anak-Anak Seru-seruan “Sinau Tani” dan Panen Semangka

    Puluhan Anak-Anak Seru-seruan “Sinau Tani” dan Panen Semangka

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Di tengah panas matahari pagi, tawa puluhan anak-anak riuh terdengar dari lahan pertanian seluas seratus meter persegi di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dengan tangan kecil yang berlumur tanah, mereka belajar menanam cabai, membuat pupuk organik, hingga memetik buah semangka matang langsung dari kebun. Kegiatan ini bukan sekedar bermain […]

    Bagikan
  • Gelorakan Semangat Gotong Royong, Bupati Madiun Buka BBGRM 2025 di Kebonsari

    Gelorakan Semangat Gotong Royong, Bupati Madiun Buka BBGRM 2025 di Kebonsari

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto resmi membuka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2025 di Lapangan Desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, pada Rabu (25/06/2025). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai gotong royong di tengah masyarakat. Pelaksanaan BBGRM 2025 diawali dengan serangkaian kegiatan sosial, mulai dari donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, […]

    Bagikan
  • Kejari Magetan Tahan Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Gamelan Disdikpora

    Kejari Magetan Tahan Dua Tersangka Korupsi Pengadaan Gamelan Disdikpora

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan menetapkan dua tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesenian tradisional gamelan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magetan tahun anggaran 2019. Kedua tersangka berinisial S, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan YSJI, Direktur CV Mitra Sejati selaku pelaksana proyek. Penetapan tersangka dituangkan dalam surat Kejari […]

    Bagikan
expand_less