By
Sinergia | Kab. Madiun – Persoalan penarikan iuran oleh SMA Negeri 2 Mejayan kepada orang tua/walimurid mendapatkan tanggapan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam unggahan di akun Instagram @emildardak pada Rabu (04/06/2025), ditegaskan agar jangan pernah mau jika ada yang memaksakan iuran di SMA/SMK di Jawa Timur. Pemprov Jatim menegaskan jika tidak diperbolehkan adanya iuran-iuran wajib yang terkesan dipaksakan.
“Atau yang penagihannya terkesan dipaksakan. @dindikjatim sudah menyampaikan ke saya pagi ini bahwa tidak pernah diperbolehkan adanya iuran-iuran wajib,” tulis Emil Dardak.
Emil juga meminta kepada pihak sekolah untuk segera menindaklanjuti dan menegaskan kepada publik. Bahwa tidak boleh ada iuran untuk siswa SMA/SMK.
“Arahan Ibu Gubernur @khofifah.ip sudah sangat tegas dan jelas,” tutupnya.
Unggahan tersebut pun mendapatkan respon dari netizen di kolom komentar. Beberapa diantaranya menyampaikan di beberapa daerah masih banyak iuran yang dibebankan kepada walimurid. Selain itu, juga menyoal komite maupun paguyuban sekolah terkait iuran tersebut.
Seperti yang tertulis pada akun milik @rudy_widjaya_ menyebutkan bahwa praktek pungli yang terjadi di lapangan masih banyak.
“Prakteknya di lapangan masih banyak seperti ini pak. Berkedok persetujuan komite Sekolah Negeri,” tulisnya di kolom komentar Instagram Wagub @emildardak.
Tak hanya itu pada akun milik @wjsamudro_ juga berkomentar yang sama. Ia mengatakan banyak yang menggunakan komite untuk menggunakan anggaran di sekolahan.
“Banyak yang menggunakan komite untuk penarikan anggaran pak…..Buuuuuanyak banget….Mohon Kiranya disdik provinsi punya kanal sendiri untuk aduan hal tersebut, kami yang di pemkab/pemkot sering mendapat aduan untuk SMA/SMK…
Sementara itu di akun @nickiemartha menuliskan bahwa ia mempunyai adek dan belum membayar uang semester tidak di perbolehkan mengikuti ujian.
“Panggah mbayar mas. Wingenane adikku durung mbayar semester an ae gak oleh melu ujian,” tuturnya di kolom komentar.
Pada akun milik @theyunisumba menuliskan bahwa dari pihak sekolahan ditagih terus menerus dan di suruh untuk melunasi.
“ Gimana mas.. Wong sama sekolah ditagih terus di suruh bayar… dan lucunya tagihannya gak boleh difoto…Cuma boleh ditulis saja,” kata akun @theyunisumba
Di akun @maryamhryd15 melontarkan komentar yang sama, seperti menerima undangan untuk musyrawarah tapi ketika rapat langsung menampilkan biaya dan wajib di bayar selama tiga bulan.
“Ada pungutan pak @emildardak tiba tiba wali murid diundang dg kata musyawarah tp ketika rapat langsung menampilkan biaya dan wajib dibayar selama 3 bulan. Ketika bayar di kwitanti tertulis (pembayaran sumbangan sukarela),” uturnya.
Tim Liputan – Sinergia
