Tragis, Dinkes Kab Madiun Ungkap Data Semua SPPG Belum Kantongi Sertifikat Higienis
- account_circle Sinergia Mediatama
- calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
- visibility 40
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab Madiun – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kab Madiun sudah berjalan dan melayani belasan ribu siswa, ternyata membuat mata terbelalak. Dinas Kesehatan menyatakan belum satu pun Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Padahal Ke depan, Pemkab Madiun telah menargetkan 36 SPPG beroperasi melayani sekitar 90 ribu penerima manfaat program makanan bergizi gratis di seluruh wilayah.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Madiun, dr. Ali Murtadlo, membenarkan fakta tersebut. Ia mengatakan, seluruh SPPG yang kini beroperasi masih dalam proses pengurusan sertifikat higienis.
“SPPG di Kabupaten Madiun memang sudah launching, tapi belum ada yang memiliki SLHS. Baru tiga SPPG yang datang ke Dinkes untuk meminta pendampingan pengurusan,” tegasnya, Rabu (08/10/2025).
Untuk memperoleh SLHS, minimal separuh petugas penjamah makanan di SPPG harus sudah mengikuti pelatihan—baik melalui Dinas Kesehatan maupun Learning Management System (LMS) milik Kementerian Kesehatan.
Selain itu, SPPG juga wajib siap menjalani uji laboratorium terkait air, peralatan, dan inspeksi lapangan oleh petugas kesehatan. Setelah memenuhi seluruh persyaratan, barulah sertifikat dapat diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lewat sistem Online Single Submission (OSS).
“Kami dorong percepatan karena banyak yang belum tersertifikasi. Dinkes siap memfasilitasi agar prosesnya tidak berlarut,” jelas mantan pejabat RSUD Caruban ini.
Saat ini ada tujuh SPPG yang aktif melayani belasan ribu siswa. Setiap SPPG mampu menyediakan makanan untuk sekitar 2.000 anak. Namun seluruhnya masih menunggu penyelesaian proses sertifikasi laik higienis.
Ali menargetkan proses tersebut bisa tuntas dalam waktu sekitar satu bulan, tergantung keaktifan masing-masing pengelola SPPG.
“Intinya SLHS ini bentuk mitigasi agar tak ada kasus keracunan makanan di daerah. Sejauh ini, di Madiun belum ada laporan warga yang terdampak program MBG,” ujarnya.
Dijelaskan, selain upaya percepatan, Tim Satgas Pengawasan MBG yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan Polri juga terus memantau pelaksanaan program. Pengawasan dilakukan terhadap menu makanan, kebersihan dapur, hingga sanitasi lingkungan.
Ndor – Sinergia
- Penulis: Sinergia Mediatama
