Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Soroti PAD dan Belanja RAPBD 2027

Sinergia | Madiun – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Madiun menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta efektivitas belanja dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna bersama jajaran eksekutif Pemkab Madiun, Senin (19/10/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono itu membahas rancangan pendapatan daerah sebesar Rp1,88 triliun dan belanja Rp2,02 triliun. Selisih defisit sekitar Rp140,44 miliar direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.

Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum ialah Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, Gerindra, Kebangkitan Bangsa, Demokrat, NasDem, dan PKS. Secara umum, mereka meminta pemerintah memastikan target pendapatan realistis dan anggaran berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Fraksi Golkar Nurani Rakyat melalui juru bicaranya, Wiema Tedja Pradana, mempertanyakan kontribusi perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap PAD, termasuk kenaikannya dibandingkan 2026.

Fraksi Golkar Nurani Rakyat meminta pemerintah menjelaskan jumlah desa yang telah menerima mobil siaga hingga 2026. Fraksi tersebut mengusulkan agar kekurangan pengadaan mobil siaga dituntaskan pada 2027 karena dibutuhkan untuk menunjang pelayanan masyarakat.

” Kami meminta rincian penggunaan belanja modal sebesar Rp172,76 miliar, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur pertanian.” ucap Wiema.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Budi Wahono meminta penjelasan mengenai strategi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta penertiban aset daerah.

Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pendidikan minimal 20 persen, infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, dan belanja pegawai maksimal 30 persen, serta alokasi untuk jalan, transportasi, dan penerangan jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Di bidang pelayanan sosial, fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disebut baru mencapai sekitar 80 persen, meskipun cakupan UHC Kabupaten Madiun telah mencapai 99 persen,” ujar Budi Wahono.

Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta memperbaiki pendataan agar warga yang benar-benar miskin tidak terlewat dari bantuan, sementara penerima yang sudah mampu dapat dievaluasi statusnya.

Fraksi PDIP tersebut turut meminta penjelasan mengenai anggaran pemilihan kepala desa serentak pada 2027, termasuk dasar penentuan alokasi bagi setiap desa.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Eryk Priyo mendorong pemetaan potensi pendapatan, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.

” Dalam rancangan APBD 2027, PAD ditargetkan sebesar Rp454,70 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,426 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan bagi kemandirian fiskal daerah.” kata Eryk priyo.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengakui bahwa peningkatan PAD perlu terus dilakukan, terlebih di tengah pengurangan dana transfer dan keterbatasan penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

“PAD itu selalu kita tingkatkan, meskipun kemarin ada pengurangan dana transfer,” ujar Hari.

Ia menyebut sektor perindustrian dan BUMD sebagai sejumlah sumber yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Terkait MUS, Hari menjelaskan bahwa perusahaan tersebut masih menghadapi dampak pandemi Covid-19. Saat operasional wisata dibatasi, biaya pemeliharaan dan pakan satwa tetap harus dikeluarkan meski pendapatan menurun.

Pemerintah daerah berharap pembenahan pengelolaan BUMD dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kontribusinya terhadap PAD.

Berbagai catatan fraksi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan Raperda APBD 2027. Pemerintah Kabupaten Madiun diharapkan memberikan jawaban terperinci agar penyusunan anggaran tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Tov)