Sinergia | Ponorogo – Kerusakan hutan lindung di Kabupaten Ponorogo menjadi sorotan utama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Komnas PPLH) Jawa Timur. Sorotan itu disampaikan saat pelantikan pengurus DPD Komnas PPLH Ponorogo di Pendopo Pemkab, Senin (24/11/2025).
Ketua DPW Komnas PPLH Jawa Timur, Agus Widjiono, menegaskan bahwa pihaknya mendapati sejumlah titik hutan lindung di Ponorogo yang mengalami kerusakan dan diduga berkaitan dengan aktivitas tambang galian C. “Ada beberapa hutan, hutan lindung barangkali ini sorotan kami untuk bisa ditertibkan kembali,” tegas Agus.
Ia menyebut kerusakan tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko bencana, terutama banjir dan longsor. Agus meminta DPD Komnas PPLH Ponorogo segera turun ke lapangan untuk melakukan kajian, pendataan, sekaligus mendorong upaya penertiban. Selain itu, Agus menekankan pentingnya rehabilitasi kawasan bekas tambang yang izinnya tidak sesuai peruntukan.
“Setelah diambil pasir dan batu-batunya, itu nanti ditanami kembali agar Ponorogo tidak banjir,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, yang hadir dalam pelantikan, mengakui masih banyak persoalan lingkungan di Ponorogo, termasuk kerusakan kawasan hutan imbas aktivitas galian C. Ia berharap terbentuknya kepengurusan baru DPD Komnas PPLH Ponorogo dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan lingkungan yang semakin kompleks.
“Karena ada banyak permasalahan di wilayah Kabupaten Ponorogo yang mesti bisa diselesaikan bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Komnas PPLH Ponorogo, Moh. Agus Syarifudin, berkomitmen untuk segera turun ke lapangan dan memprioritaskan penanganan kerusakan hutan, termasuk yang berada di kawasan Waduk Bendo dan wilayah rawan tambang di Kecamatan Jenangan.
“Untuk lingkungan hidup di Ponorogo sudah mulai mengkhawatirkan,” tegasnya.(Ega/Krs).
