SILPA Magetan Masih Tinggi, DPRD Minta Perencanaan APBD Diperbaiki
- account_circle Kusnanto
- calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
- visibility 220
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Magetan – Besarnya SILPA menjadi perhatian DPRD Kabupaten Magetan. Wakil Ketua DPRD Magetan, Suyatno, menilai tingginya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif agar tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, masih tingginya SILPA dapat disebabkan oleh perencanaan yang kurang tepat maupun keterlambatan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Hal itu berdampak pada sejumlah program yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal tahun anggaran berjalan.
“Untuk SILPA yang begitu banyak, mungkin pada saat itu rancangannya kurang tepat atau juklak dan juknisnya terlambat. Jadi tidak bisa melaksanakan pada tahun anggaran itu dan akhirnya menjadi SILPA,” kata Suyatno.
Ia menegaskan, perbaikan perencanaan menjadi langkah utama yang harus dilakukan agar serapan anggaran ke depan lebih optimal.
“Untuk ke depan, perencanaan harus diperbaiki supaya nanti SILPA tidak terlalu banyak,” ujarnya.
Suyatno mengungkapkan, sisa anggaran terbesar masih berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sektor pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan lemahnya perencanaan daerah, melainkan juga karena munculnya program-program DAK baru yang petunjuk pelaksanaannya terlambat diterbitkan.
“Kebanyakan itu di DAK dan pendidikan. Rancangan sudah dirancang dengan baik, ternyata ada DAK yang baru dan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya terlambat. Akhirnya pelaksanaannya juga terlambat dan menjadi SILPA,” jelasnya.
Selain menyoroti SILPA, DPRD juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam hasil audit laporan keuangan tahun 2025.
“Itu harus ditindaklanjuti untuk bisa diselesaikan. Wajib ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” tegasnya.
DPRD berharap berbagai evaluasi tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga manfaat APBD dapat dirasakan lebih maksimal oleh masyarakat serta mengurangi potensi anggaran mengendap pada akhir tahun. (Kus)
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Diez
