Harga Beras di Magetan Naik, Dampak Gabah Mahal dan Kemarau Tekan Produksi

Sinergia | Magetan – Harga beras di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, terus merangkak naik dalam sebulan terakhir. Kenaikan rata-rata mencapai Rp1.000 per kilogram terjadi pada hampir seluruh jenis beras, baik kualitas medium maupun premium. Kondisi ini membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Lonjakan harga tersebut tidak terlepas dari meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Di sisi lain, kemarau panjang yang mengganggu produktivitas lahan pertanian serta membengkaknya biaya operasional turut menambah tekanan terhadap harga beras di pasaran.

Tri Purwanti, pedagang beras di Pasar Sayur Magetan, mengungkapkan kenaikan harga terjadi pada hampir semua jenis beras yang dijualnya. Hanya beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang relatif tidak mengalami perubahan harga karena mendapat subsidi dan pasokan dari Perum Bulog.

Menurutnya, harga beras medium hingga premium sangat bergantung pada harga gabah sebagai bahan baku utama. Ketika harga gabah di tingkat penggilingan meningkat, harga beras yang dijual kepada konsumen pun ikut terkerek.

“Harga beras semuanya itu tergantung premium, medium. Hanya beras SPHP yang tetap karena subsidi dan ada pasokan dari Bulog. Sedangkan di luar itu, baik jenis premium hingga medium mengalami kenaikan karena harga gabah naik,” ujar Tri.

Saat ini, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan atau selep telah mencapai lebih dari Rp9.000 per kilogram. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual beras di tingkat pedagang.

Untuk beras kualitas medium, harganya kini berkisar Rp14.000 per kilogram. Sementara beras premium dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram.

Bahkan, sejumlah beras premium dengan varietas khusus seperti Mentik dan Rojolele sudah menembus Rp18.000 per kilogram.

Tak hanya harga gabah, persoalan produksi juga menjadi faktor yang memperberat kondisi pasar beras. Kemarau panjang menyebabkan ketersediaan air irigasi di sejumlah lahan pertanian semakin terbatas.

Sebagian petani bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air agar sawah tetap bisa ditanami. Namun, tidak semua lahan mampu dipertahankan produktivitasnya. Sejumlah area pertanian terpaksa tidak ditanami karena keterbatasan pasokan air.

Akibatnya, produksi gabah berpotensi menurun di tengah kebutuhan konsumsi masyarakat yang relatif tetap.

“Kemarau satu ya, karena air biasanya beli petani. Banyak tanah yang tidak bisa ditanami, jadi yang makan tetap, tetapi produksinya kurang,” jelas Tri.

Beban petani semakin bertambah akibat kenaikan ongkos tenaga kerja. Upah pekerja manual untuk mengolah lahan pertanian yang sebelumnya sekitar Rp75.000 per hari kini meningkat menjadi Rp100.000 hingga Rp125.000.

Kenaikan upah tersebut secara langsung menambah biaya produksi yang harus ditanggung petani. Dampaknya berlanjut pada meningkatnya biaya pengolahan gabah hingga harga beras yang diterima konsumen.

“Kondisi petani di Magetan itu masih berat. Tenaga manusia sekarang mahal, dulu Rp75.000, sekarang sampai Rp100.000–Rp125.000. Itu kan menambah kenaikan juga, berdampak kepada naiknya produksi,” ungkapnya.

Di tengah kenaikan harga beras, produk SPHP sebenarnya masih menjadi alternatif bagi masyarakat karena harganya relatif stabil. Namun, menurut Tri, keberadaan beras bersubsidi tersebut belum sepenuhnya menggeser pilihan konsumen.

Sebagian pembeli tetap memilih beras medium maupun premium karena mempertimbangkan kualitas dan cita rasa nasi yang dihasilkan.

“Orang makan carinya yang enak, jadi enak pun berapa ditebus harganya karena tidak suka dengan beras yang SPHP,” tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, Tri berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga beras. Menurutnya, upaya pengendalian harga harus dibarengi pembenahan sektor hulu, terutama dengan memperkuat dukungan terhadap petani.

Kemudahan memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, perbaikan akses pengairan, hingga bantuan sarana produksi dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Dukungan tersebut diperlukan agar petani mampu mempertahankan luas tanam sekaligus meningkatkan produktivitas meski menghadapi tantangan cuaca dan kenaikan biaya operasional.

Dengan produksi gabah yang lebih optimal, pasokan bahan baku penggilingan diharapkan meningkat sehingga harga beras di tingkat konsumen bisa lebih terkendali.

“Harapan dari pemerintah, pemerintah bisa menolong petani. Pertama dari pupuk dijual murah, dipermudah, dibantu-bantu airnya biar mudah, besok gabahnya bisa mendapatkan hasil yang baik, nanti berasnya bisa murah,” tegasnya.

Tri juga menilai peningkatan produktivitas pertanian tidak bisa lagi sepenuhnya dibebankan kepada kemampuan petani. Modernisasi peralatan dan pemanfaatan teknologi pertanian membutuhkan keterlibatan pemerintah agar proses produksi lebih efisien dan hasil panen meningkat.

“Jadi intinya pemerintah turun tangan agar petani ini hasil produksinya tinggi. Meningkatnya itu tanpa bantuan pemerintah sekarang nggak bisa,” pungkasnya. (Kus)