Aliansi Kaum Muda Melawan Gelar Demo, Soroti Kebijakan Fiskal hingga Supremasi Sipil

Sinergia | Ponorogo – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Ponorogo. Massa yang berasal dari kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, mulai dari evaluasi kebijakan fiskal, penegakan supremasi sipil, hingga transparansi program prioritas pemerintah.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah poin tuntutan yang sebagian besar menyoroti persoalan kebijakan nasional. Mereka menilai kebijakan fiskal perlu dievaluasi dan distabilkan kembali di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin sulit.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Kaum Muda Melawan, Ahmad Nizar Hariri Al Misbahi, mengatakan salah satu persoalan utama yang mereka soroti adalah kebijakan perpajakan dan pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hidup di tengah berbagai kebijakan yang dinilai membebani.

“Yang utama lebih ke arah isu nasional. Rakyat hari ini mendapat kebingungan kepastian hidup, pajak yang tidak masuk akal. Tuntutan kami banyak di wilayah kebijakan fiskal untuk dievaluasi dan distabilkan ulang, pemborosan APBN, pengamanan supremasi sipil, supremasi hukum, serta menghapus militerisme di wilayah sipil,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta mengusut tuntas perusahaan dan pejabat pemerintahan yang diduga terlibat. Mereka juga meminta pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 Bab VII, menjamin kebebasan berpendapat, membebaskan tahanan politik, serta menolak RUU Penyiaran 2026.

Tuntutan lainnya mencakup evaluasi survei pendataan desil dan ketimpangan ekonomi masyarakat, transparansi program prioritas pemerintah, serta perbaikan komunikasi dan etika pejabat publik.

Nizar berharap pemerintah daerah turut berdiri bersama masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan tersebut. Ia mengapresiasi DPRD Ponorogo yang bersedia menerima dan berdialog dengan mahasiswa, meskipun Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Namun, jalannya aksi sempat diwarnai ketegangan. Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Ponorogo menjadi sorotan massa setelah dinilai tertawa saat mahasiswa menyampaikan aspirasi. Sikap tersebut dianggap tidak menghormati gerakan dan perjuangan mahasiswa.

Nizar menyebut tindakan tersebut tidak mencerminkan etika pejabat publik yang seharusnya mengayomi masyarakat. Situasi sempat memancing emosi peserta aksi hingga ASN yang bersangkutan diminta memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf.

“Di tengah penderitaan masyarakat, kami menyuarakan aspirasi, tetapi beliau justru cengengesan di depan. Itu seakan menghina gerakan teman-teman mahasiswa dan apa yang sedang kami perjuangkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Namun, setelah dicermati, tuntutan tersebut terbagi menjadi dua kewenangan, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan dibicarakan lebih lanjut bersama Plt Bupati Ponorogo. Sedangkan aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan diteruskan kepada pihak terkait.

Dwi menyebut mahasiswa juga berharap dapat bertemu langsung dengan Plt Bupati untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Mereka meminta kesempatan dalam waktu sekitar satu pekan ke depan agar aspirasi yang telah disampaikan dapat dibacakan dan mendapat tanggapan langsung dari kepala daerah.

Terkait insiden yang melibatkan ASN Sekretariat DPRD, Dwi mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Ia menyatakan telah meminta Sekretaris DPRD memberikan pembinaan dan pemahaman kepada ASN bersangkutan mengenai etika dalam bersikap saat menerima penyampaian aspirasi masyarakat.

ASN tersebut, lanjut Dwi, juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa. Permintaan maaf itu diterima oleh massa aksi sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Di sisi lain, Nizar menegaskan aksi tersebut bukan menjadi gerakan terakhir. Ia menyebut unjuk rasa kali ini merupakan awal perjuangan Aliansi Kaum Muda Melawan untuk mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan.

” Hari ini hanya permulaan. Ini menjadi awal pergerakan dan perjuangan kami. Jika apa yang kami sampaikan hari ini tidak dituntaskan, kami akan datang lagi dengan gelombang yang lebih besar,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya berakhir kondusif setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan dari pimpinan DPRD Ponorogo. (Ega)