Polemik Aturan Pilkades, Dinas PMD Magetan Tak Persoalkan Kepala Desa Tempuh Uji Materi ke MK

Sinergia | Magetan – Polemik persyaratan pencalonan kepala desa bagi mereka yang telah menjabat dua periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berpotensi berlanjut ke ranah konstitusi. Sejumlah kepala desa yang mempersoalkan ketentuan tersebut sepakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi langkah tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Magetan justru menyambut positif. Pemerintah daerah menilai pengujian aturan di MK dapat menjadi jalan untuk memperoleh kepastian hukum, sekaligus menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Pilkades mendatang.

Kepala Dinas PMD Magetan, Parminto Budi Utomo, menegaskan pihaknya tidak keberatan dengan langkah hukum yang ditempuh sejumlah kepala desa. Menurutnya, pengajuan uji materi merupakan hak setiap warga negara, terlebih bagi mereka yang merasa terdampak oleh ketentuan baru tersebut.

“Kami persilakan, monggo saja, tidak masalah. Itu hak mereka. Ketika nanti hasilnya apa pun, semakin memperjelas kedudukan yang semestinya seperti apa,” ujarnya.

Di sisi lain, PMD Magetan hingga kini tetap berpegang pada regulasi yang berlaku. Parminto menyebut, selama belum ada perubahan ketentuan maupun putusan pengadilan yang mempengaruhi aturan tersebut, pemerintah daerah akan tetap menjalankan regulasi sesuai hierarki perundang-undangan.

Dia menjelaskan, persoalan utama terletak pada penafsiran ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

Berdasarkan pemahaman PMD Magetan terhadap penjelasan kementerian serta pembahasan bersama pendamping penyusunan regulasi, kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum UU Desa terbaru berlaku masih memiliki kesempatan untuk kembali mencalonkan diri.

Sebaliknya, kepala desa yang telah menjabat tiga periode tidak memperoleh kesempatan serupa. Mereka tetap harus menyelesaikan masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Prinsipnya, yang masa jabatan dua periode itu diberlakukan untuk mereka yang menjabat sebelum undang-undang ini berlaku. Jadi, yang sebelumnya sudah menjabat dua kali, berapapun tahun masa jabatannya, diberikan kesempatan untuk maju lagi,” jelas Parminto.

Persoalan semakin mengemuka ketika ketentuan tersebut dikaitkan dengan persyaratan administrasi pencalonan kepala desa dalam Pasal 39 PP Nomor 16 Tahun 2026.

Dalam aturan itu, calon kepala desa harus menyatakan belum pernah menjabat selama dua periode. Persyaratan tersebut juga dibuktikan melalui surat keterangan dari bupati.

Menurut Parminto, ketentuan tersebut tidak semestinya ditafsirkan dengan menghitung seluruh riwayat jabatan kepala desa tanpa mempertimbangkan waktu berlakunya regulasi baru.

Dia berpandangan, penghitungan periode perlu mengacu pada masa jabatan setelah UU Nomor 3 Tahun 2024 diberlakukan. Dengan demikian, kepala desa yang sebelumnya telah menjabat dua periode tetap memperoleh kesempatan mencalonkan diri kembali sesuai penafsiran yang selama ini menjadi pegangan PMD Magetan.

Penafsiran tersebut, lanjutnya, juga telah menjadi bagian dari pembahasan dalam penyusunan regulasi daerah dengan melibatkan tenaga pendamping dan kajian akademis.

Meski demikian, Parminto mengakui kekhawatiran sejumlah kepala desa cukup beralasan. Terlebih, persyaratan surat keterangan bupati berpotensi memunculkan perbedaan pemahaman ketika diterapkan dalam proses administrasi pencalonan.

Karena itu, dia justru menilai pengujian materi aturan ke MK dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Putusan MK nantinya diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam menentukan hak pencalonan kepala desa yang terdampak ketentuan tersebut.

“Justru bagi kami di sisi pemerintah, itu menguntungkan. Ketika mereka sudah yakin, apalagi ada tanggapan dari MK, kami juga semakin tidak ada kendala macam-macam dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Parminto memastikan, rencana uji materi tersebut tidak serta-merta menghentikan langkah PMD Magetan dalam mempersiapkan regulasi maupun tahapan Pilkades. Pemerintah daerah tetap bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sembari menghormati proses hukum yang ditempuh para kepala desa.

“Ketika belum ada perubahan ketentuan secara hierarki, ya kami melaksanakan seperti ini. Sambil proses berjalan, kalau ada tuntutan uji materi di MK, monggo. Itu tidak menganulir apa yang sudah kami lakukan,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa dari berbagai daerah dalam konsolidasi nasional di Kabupaten Ngawi sepakat membawa persoalan penafsiran masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme uji materi UU Desa.

Langkah tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024, tetapi berpotensi menghadapi persoalan ketika memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2026.

Persoalan ini menjadi perhatian menjelang persiapan Pilkades serentak 2027. Kepastian mengenai hak pencalonan dinilai penting agar tidak muncul persoalan hukum maupun sengketa administrasi ketika tahapan pemilihan mulai berjalan.

Di tengah perbedaan penafsiran tersebut, PMD Magetan memilih tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Namun, pemerintah daerah berharap proses pengujian di MK nantinya dapat menghasilkan kejelasan hukum, sehingga tidak hanya memberikan kepastian bagi para kepala desa, tetapi juga menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pilkades. (Kus)