Komisi Irigasi Perkuat Kelembagaan Berdaya Menuju Irigasi Tangguh dan Berkelanjutan di Kabupaten Madiun
- account_circle Mandor
- calendar_month 12 menit yang lalu
- visibility 9
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar rapat Komisi Irigasi dengan tema Penguatan Kelembagaan Berdaya Menuju Irigasi Tangguh dan Berkelanjutan, Selasa (10/11/2025).
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, meminta agar rapat koordinasi Komisi Irigasi dilaksanakan empat kali dalam setahun. Hal ini untuk melihat kondisi riil musim di Indonesia yang semakin tidak menentu.
“Harapannya tersusun perencanaan serta peningkatan kapasitas teman-teman HIPPA,” ujar Boby. HIPPA sebagai ujung tombak pengelolaan air di tingkat petani harus terus ditingkatkan kemampuannya.
Dijelaskan bahwa ada kendala kewenangan saluran irigasi secara aset baik yang ada di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Namun imbasnya langsung dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Madiun.
Boby mengatakan untuk urusan saluran irigasi, Kabupaten Madiun mendapat kucuran dana sebesar Rp 19 miliar dari Kementerian. Trend alokasi ini selalu naik dari tahun ke tahun.
Namun ditegaskan, kalau bukan aset milik daerah, maka tidak bisa dibangun menggunakan APBD. Sementara saat ini APBD mengalami penurunan sehingga harus cermat dalam menentukan prioritas.
Di tengah keterbatasan itu, Kabupaten Madiun menjadi prioritas suport pangan di wilayah Jawa Timur bagian barat. Peran ini harus dijaga.
Terkait Lahan Baku Sawah (LBS), Boby mengaku harus dipertahankan untuk ketersediaan pangan masa depan. Ini menjadi harga mati demi menjaga ketahanan pangan.
Salah satu Asta Cita Presiden adalah ketahanan pangan. Kabupaten Madiun sebagai lumbung pangan harus mendukung penuh program tersebut.
Namun di lapangan muncul sebuah dilema antara kebutuhan pangan masa depan dan ketersediaan lahan untuk investasi. Dilema ini harus dicarikan jalan tengahnya.
Pasalnya, dampak investasi juga mendukung penurunan angka pengangguran di Kabupaten Madiun. Tanpa investasi, lapangan kerja baru akan sulit terbuka.
Saat ini, Lahan Baku Sawah di Kabupaten Madiun yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sebanyak 83 persen. Lahan ini tidak boleh dialihfungsikan.
“Lahan ini wajib dipertahankan sebagai lahan pertanian” tegas Boby.
Sedangkan 13 persen sisanya disediakan untuk lahan investasi. Persentase ini menjadi ruang bagi pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.
Di Kabupaten Madiun, lahan 13 persen untuk investasi ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan DPMPTSP. Koordinasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peruntukan lahan.
Posisi letak lahan investasi tersebut juga sudah klir, yaitu berada di sekitar Kecamatan Pilangkenceng. Wilayah ini dinilai strategis untuk pengembangan investasi.
Dengan kejelasan pembagian lahan ini, diharapkan ketahanan pangan tetap terjaga sekaligus investasi tetap bisa berjalan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. (Ndor)
- Penulis: Mandor
- Editor: Diez
