Pemkot-DPRD Kota Madiun Sepakati KUA-PPAS 2026, Maidi Targetkan Ekonomi dan IPM Naik
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
- visibility 114
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Madiun Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Madiun dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Sutardi, Selasa (22/07/2025).
Rapat diikuti oleh jajaran anggota DPRD Kota Madiun, Forkopimda, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, sebagai bagian dari sinkronisasi antara visi pembangunan daerah dengan alokasi anggaran.
Wali Kota Madiun, Maidi, menyampaikan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum peningkatan berbagai capaian strategis Kota Madiun.
“Tahun 2026 harus lebih baik dari 2025. Hari ini kita rangking 2 pertumbuhan ekonomi se-Jawa Timur, mari kita kejar nomor 1. Indeks pembangunan manusia juga sudah rangking 3, kita naikkan. Kemiskinan ekstrem harus hilang, dan stunting insyaallah tahun 2026 turun 50 persen,” ujar Maidi.
Ia juga menambahkan bahwa program-program strategis seperti Koperasi Merah Putih, dapur bergizi, hingga Sekolah Rakyat akan terus diperluas. Menurutnya, setiap kebijakan yang diterapkan harus berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat.
“Saya tidak grusa-grusu, tapi kalau sudah ‘gas’, semua harus bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menegaskan pentingnya KUA-PPAS sebagai pedoman awal dalam penyusunan APBD. Ia menyampaikan bahwa meskipun sifatnya sementara, dokumen ini harus tetap selaras dengan RPJMD dan RKPD daerah.
“Program-program dalam KUA-PPAS harus terencana dan tercantum sejak awal. Tidak boleh ada kegiatan mendadak, karena semua harus tertata dalam perencanaan. Ini demi menghindari stigma negatif di kalangan DPRD maupun masyarakat,” tegas Armaya.
Dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan ini, Pemerintah Kota dan DPRD berkomitmen untuk menjaga arah pembangunan tetap pada jalur yang telah ditetapkan, demi kesejahteraan masyarakat Kota Madiun di tahun-tahun mendatang.
Surya – Sinergia
- Penulis: Kriswanto
