By
Sinergia | Kota Madiun – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Madiun tengah mempersiapkan perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan September 2025. Agenda ini menjadi momen penting untuk menyambut kepengurusan baru di tubuh partai.
Proses penjaringan calon pengurus telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah internal di kalangan anggota pelopor. Delapan nama hasil seleksi tersebut sudah dikirim secara elektronik ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
“Penjaringan dilakukan lewat e-voting, lalu hasilnya akan di ranking oleh DPP dan didiskusikan bersama DPW,” jelas Sekretaris DPD PKS Kota Madiun, Hasta Hadiwiguna, pada Rabu (06/08/2025).
Nama-nama yang masuk dalam daftar usulan itu akan dipertimbangkan untuk menempati posisi-posisi penting seperti Ketua DPD, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Ketua Dewan Etik Daerah (DED), serta sekretaris dan bendahara. Penetapan pengurus baru nantinya diumumkan saat Musda berlangsung melalui Surat Keputusan dari DPP, tanpa proses pemilihan langsung di tingkat daerah.
Mengenai kemungkinan Nur Salim kembali menjabat sebagai Ketua DPD, Hasta menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Meskipun di bawah kepemimpinan Nur Salim PKS berhasil memperoleh empat kursi di DPRD Kota Madiun pada Pemilu Legislatif 2024, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP dan DPW.
Hasta juga mengonfirmasi bahwa dirinya termasuk dalam daftar kandidat, bersama nama-nama lain seperti Prianda M. Lukito, Eka Yogantara, dan Edo Rahadi Permana.
“Nama saya memang termasuk yang diusulkan, tetapi soal siapa yang terpilih itu sepenuhnya wewenang DPP dan DPW,” imbuhnya.
Sambil menanti pelaksanaan Musda, Hasta mengingatkan seluruh kader untuk tetap aktif menjalankan roda organisasi dan tidak terpengaruh oleh proses pergantian kepengurusan.
“Kepengurusan masih berjalan normal, dan aktivitas partai tidak boleh terhenti,” tegasnya.
Surya – Sinergia
