Aksi Demo Mahasiswa Soroti Kebijakan Mobil Dinas Baru, Ini Kata Wabup Magetan
- account_circle Kusnanto
- calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
- visibility 199
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Magetan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM STAIM Maarif Magetan dan PMII Magetan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Senin (01/09/2025). Mereka menyoroti kebijakan pengadaan mobil dinas baru di awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Magetan.
Massa aksi membawa poster bertuliskan “Rakyat Magetan Bersuara” dan melakukan orasi yang menyinggung penggunaan APBD. Menurut mahasiswa, langkah pemerintah daerah membeli mobil dinas dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi.
“Kalau soal kendaraan dinas cepat diurus, tapi persoalan publik seperti jalan rusak dan pelayanan masih terbengkalai,” ujar Luqman Hakim, Ketua PMII Magetan, dalam orasinya yang disaksikan langsung jajaran pejabat daerah.
Mahasiswa menegaskan pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, keterbukaan anggaran, hingga percepatan digitalisasi layanan publik.
Tak hanya Pemkab Magetan, aksi ini juga melayangkan sejumlah tuntutan ke berbagai institusi. DPRD Magetan diminta memperketat fungsi pengawasan. DPR RI didesak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, Polres Magetan diingatkan agar mengawal aksi secara humanis tanpa tindakan represif.
Menanggapi kritikan tersebut, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menyampaikan bahwa mobil dinas yang lama sudah tidak layak pakai. Ia menegaskan pengadaan kendaraan bukan keputusan mendadak.
“Rencana pengadaan sudah masuk sejak periode sebelumnya. Kalau dihitung, biaya sewa justru lebih tinggi dibandingkan membeli,” jelasnya.
Suyatni juga menambahkan, masyarakat bisa mengakses informasi keuangan daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Semua sudah bisa dipantau secara terbuka,” katanya.
Namun, sebagian mahasiswa menganggap transparansi melalui aplikasi belum cukup menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama terkait harga bahan pokok dan kondisi jalan yang masih memprihatinkan.
Kusnanto – Sinergia
- Penulis: Kusnanto
