Cegah Monopoli Aset Daerah, DPRD Ponorogo Desak Transparansi dan Penertiban Pendataan
- account_circle Ega Patria
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 33
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Ponorogo — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menyoroti tajam tata kelola aset atau barang milik daerah yang dinilai belum transparan dan berpotensi dikuasai oleh segelintir kelompok. Tuntutan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna beragendakan Pandangan Umum Fraksi terkait rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dalam forum tersebut, pihak legislatif mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan penelusuran dan pendataan ulang secara menyeluruh. Dorongan ini muncul menyusul dugaan banyaknya aset strategis yang belum terdaftar secara resmi di inventaris pemerintah, sehingga pemanfaatannya tidak terawasi dengan baik.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa pandangan umum dari fraksi-fraksi sangat menitikberatkan pada perbaikan manajemen aset agar tidak disalahgunakan.
“Materi yang disampaikan ini antara lain terkait dengan bagaimana pengelolaan aset ini dilakukan dengan benar, transparan. Penggunaan aset yang sekarang ini perlu disampaikan secara terbuka, yang sekaligus ini dalam rangka untuk kemaslahatan bersama, artinya tidak bisa dimonopoli,” tegas Dwi Agus Prayitno.
Langkah penertiban dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) ini merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap aturan yang lebih tinggi. Pemkab Ponorogo perlu menyelaraskan payung hukumnya dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 agar terhindar dari tumpang tindih kebijakan tata kelola barang daerah.
Selain untuk mencegah praktik monopoli, transparansi pengelolaan aset ditekankan sebagai syarat wajib untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus membebani masyarakat. Dwi menilai optimalisasi ini sangat krusial mengingat kondisi keuangan daerah selama ini masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat.
“Yang penting adalah transparansi penggunaan aset itu sehingga benar-benar bisa untuk peningkatan pendapatan di daerah. Karena kita melihat, kita tanpa adanya peningkatan PAD hanya menopang dana transfer dari pusat, (yang) tiap tahun ini selalu berkurang,” tambah Dwi.
Hingga saat ini, rancangan perubahan Perda tersebut telah mendapatkan pandangan umum dari seluruh fraksi di DPRD Ponorogo.
Sebanyak enam fraksi menyampaikannya secara lisan, sementara Fraksi Nasdem menyerahkan pandangan tertulis kepada sekretariat dewan karena bertepatan dengan agenda perayaan hari ulang tahun fraksi. Tahapan selanjutnya, DPRD akan menunggu jawaban resmi dari pihak eksekutif sebelum aturan ini didalami lebih lanjut di tingkat Panitia Khusus (Pansus). (Ega)
- Penulis: Ega Patria
- Editor: Krz/Diez
