Sinergia | Magetan – Peluncuran Calendar of Events (CoE) Magetan 2026 yang digelar meriah di Festival Plaza Ndoyo, Kamis (11/12/2025), justru memicu gelombang kritik dari publik dan pelaku wisata. Di tengah panggung seni, happening art bertema Samata Samapita, hingga parade musik keroncong yang digelar selama tiga hari, substansi kalender event dinilai jauh dari memuaskan.
Sorotan utama bukan pada acara peluncurannya, melainkan pada menyusutnya jumlah event secara drastis, dominasi agenda lama, serta dugaan minimnya transparansi proses penyusunan CoE. Dibandingkan tahun 2025 yang berisi sekitar 75 event, pada 2026 nanti jumlahnya anjlok menjadi sekitar 37 agenda.
Kepala Disbudpar Magetan Joko Trihono berdalih jika daftar yang dimasukkan adalah event yang paling memungkinkan dilaksanakan. “Tahun 2026 ada sekitar 37 event. Kami belum bisa melakukan kurasi penuh karena itu membutuhkan sertifikasi. Event-event ini kami pilih karena dinilai bisa dilaksanakan. Harapannya, selain menampilkan seni dan budaya, event juga memberi manfaat bagi UMKM dan ekonomi kreatif,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Namun publik menilai pernyataan tersebut tidak menjawab hilangnya puluhan agenda, apalagi tanpa laporan evaluasi CoE 2025. Aktivis pariwisata dan keterbukaan informasi, Agus Pujiono, menilai pemangkasan jumlah event bukan sekadar keputusan teknis, tetapi pukulan telak terhadap kreativitas warga.
“Dari 75 event hidup di 2025, tiba-tiba dibabat tinggal sekitar 37 di 2026. Artinya puluhan embrio yang lahir dari keringat komunitas, anak muda, ibu-ibu PKK, karang taruna, seniman kampung seperti langsung disuntik mati sebelum sempat bernapas panjang,” tegasnya.
Agus menilai penyusunan CoE 2026 tidak partisipatif, tidak transparan, dan berpotensi menjadikan kalender event sebagai alat kuasa, bukan ruang kolaborasi rakyat. “Tanpa transparansi evaluasi dan perencanaan, event hanya jadi alat kekuasaan, bukan milik masyarakat,” lanjut Agus. “Kalau embrio-embrio ini terus dibunuh dalam gelap, lima tahun lagi kita cuma punya satu festival besar setahun, 36 foto medsos dinas, dan nol denyut nadi di kampung-kampung.”
Ia menuntut Disbudpar membuka data evaluasi CoE 2025 serta melibatkan komunitas sejak tahap perencanaan. Meski jumlah agenda dipangkas, CoE 2026 tetap didominasi event lama seperti Festival Sarangan, Kirab Gunungan, Festival Bambu, Festival Duren Nak’Nan, dan Festival Kali Banjeng.
Dominasi event rutin ini memunculkan kritik bahwa pariwisata Magetan berjalan di tempat. Tidak ada terobosan baru, sementara destinasi lain berlomba menawarkan konsep kreatif untuk menarik wisatawan muda. Namun publik menilai harapan itu tidak tercermin dalam daftar CoE yang stagnan.
Musisi sekaligus pelaku seni Magetan, Nogling S, menyoroti persoalan ini dengan nada reflektif. Menurutnya, pengurangan event bisa dipahami dari sisi kondisi ekonomi dan proses adaptasi pemerintahan yang baru. “Mungkin karena penghematan anggaran atau pemerintah daerah masih butuh penyesuaian dengan para pelaku seni,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa seniman tidak boleh sepenuhnya bergantung pada pemerintah. “Ini bisa jadi ujian kemandirian seniman dan pelaku event. Kita harus tetap berkarya dan menciptakan event mandiri tanpa selalu mengandalkan pemerintah,” imbuh Nogling S.
Namun ia tetap menegaskan bahwa pemerintah harus tetap membuka ruang agar potensi seniman tidak tersisih. Namun, hingga kini tidak ada laporan resmi mengenai realisasi CoE 2025. Terkait berapa event terlaksana, yang dibatalkan, maupun jumlah yang sekadar tercantum di daftar tanpa eksekusi.
Ketiadaan laporan ini menjadi titik kritik utama. Terlebih, meski CoE 2026 sudah diluncurkan, dokumen resmi berisi jadwal, lokasi, dan penyelenggara belum dipublikasikan di laman Magetan Tourism & Culture. Pelaku wisata mengaku kesulitan menyusun paket wisata dan strategi promosi karena tidak ada data pasti.
Tanpa reformasi perencanaan dan pelibatan komunitas, CoE Magetan dikhawatirkan hanya menjadi ritual tahunan, hidup di panggung seremonial, tetapi mati di akar kreativitas masyarakat. (Nan/Krs)
