Sinergia | Magetan – Menjelang tutup tahun anggaran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magetan mengalami hambatan serius. Lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan kegiatan produksi dan distribusi karena dana operasional telah habis.
Penghentian sementara ini bukan disebabkan kurangnya penerima manfaat, melainkan keterlambatan pencairan dana yang seluruhnya bersumber dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Dampaknya, dapur-dapur yang biasanya aktif setiap hari kini tidak beroperasi.
Lima SPPG yang berhenti sementara berada di Plaosan, Kawedanan Mojorejo, Ngariboyo Banjarejo 01, Kawedanan Genengan, dan Takeran Jomblang. Seluruhnya menghentikan layanan pada pekan terakhir Desember.
Sekretaris Daerah Magetan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Program MBG, Wely Kristianto, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, penghentian operasional terjadi karena seluruh anggaran yang tersedia sudah terserap.
“Yang tidak beroperasi itu karena anggarannya memang sudah habis,” jelas Wely, Rabu (24/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pemkab tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi anggaran, sebab pendanaan program sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui BGN. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Rata-rata penghentian ini berkaitan dengan habisnya anggaran atau penyesuaian administrasi menjelang akhir tahun. Kebijakan BGN juga mengatur bahwa seluruh sisa dana wajib dikembalikan ke kas negara paling lambat 31 Desember 2025.
Penghentian layanan ini langsung dirasakan keluarga penerima, terutama orang tua siswa yang sebelumnya mengandalkan MBG untuk pemenuhan gizi harian. Sulastri (34), warga Plaosan, mengaku kecewa karena layanan berhenti bertepatan dengan akhir tahun. “Programnya nasional, tapi berhentinya pas akhir tahun juga. Anak-anak kan butuh makan setiap hari, nggak bisa menunggu anggaran,” ungkapnya.
Senada, Wahyudi (41), warga Kawedanan, menilai bantuan MBG sangat berarti bagi keluarga berpenghasilan rendah. “Selama program ini jalan, sangat membantu. Tapi saat berhenti begini ya terasa sekali. Kebutuhan gizi seperti kalah dengan administrasi,” ujarnya.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh SPPG akan kembali beroperasi pada awal tahun anggaran baru, yakni Januari 2026. Namun hingga layanan pulih, masyarakat termasuk orang tua siswa, ibu hamil, dan balita diminta memahami kondisi tersebut meski kebutuhan gizi tetap berjalan setiap hari.(Nan/Krs).
