By
Sinergia | Kab. Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (26/06/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, dan dihadiri seluruh anggota dewan serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Madiun. Sebanyak tujuh fraksi menyampaikan saran, masukan, dan kritik terhadap nota keuangan yang diajukan Bupati Madiun.
Ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Gerindra, NasDem, dan PKS. Mayoritas fraksi mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Madiun selama 12 tahun berturut-turut. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi catatan positif.
Namun demikian, para legislator juga menyoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dinilai perlu dijelaskan secara rinci. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Samiati, meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD di tahun 2025.
“Perlu ada penjelasan sektor mana saja yang belum memenuhi target. Ini penting agar dinas terkait bisa meningkatkan pendapatan sesuai potensi yang ada,” ujar Samiati dalam sidang.
Senada, Fraksi Golkar melalui juru bicara Wiema Tedja Pradana menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan kinerja aparatur pemerintah daerah. Fraksi ini juga mendorong pemetaan ulang potensi PAD agar lebih tepat sasaran.
“Perencanaan target PAD ke depan harus disesuaikan dengan potensi riil yang ada di tiap sektor,” tegas Wiema.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menyatakan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses pembahasan selanjutnya. Menurutnya, peran pengawasan DPRD merupakan bagian integral dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal dan transparan.
“Harapan kami, capaian kinerja tahun 2025 bisa lebih unggul dibanding provinsi lain, atau minimal sesuai target pemerintah pusat,” kata Fery usai rapat paripurna.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari siklus rutin dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran tahunan dan perencanaan keuangan daerah yang lebih akurat untuk tahun anggaran berikutnya.
Tova Pradana – Sinergia
