By
Sinergia | Kab. Madiun – Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Madiun per tahun 2025 alami penurunan. Ini seiring dengan jumlah warga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) alami penurunan tiga tahun berturut-turut.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial, Dedy Anggoro menyebutkan pada 2024 jumlah DTKS wilayah Kabupaten Madiun hanya 337.026 jiwa. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 346.398 jiwa dan 2022 sebanyak 359.842.
“Sejak 2022 itu mulai turun karena 2020 dan 2021 tinggi akibat faktor pandemi covid-19 sehingga banyak yang masuk kategori DTKS,” terangnya Jumat (7/2/2025).
Dari jumlah tersebut, Dedi merincikan untuk wilayah Kabupaten Madiun saat ini terbanyak jumlah DTKS yakni di Kecamatan Saradan mencapai 17.090 keluarga atau 40.033 jiwa. Terbanyak kedua Pilangkenceng dengan jumlah keluarga 12.323 KK dan 27.580 jiwa.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, Saradan masih yang tertinggi. Sedangkan terendah di Sawahan itu hanya 9.276 jiwa atau sekitar 4.169 KK,” imbuh Dedy.
Meski DTKS yang merupakan database dari Kementerian Sosial, namun setelah ini data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas sosial Dinsos setempat. Tujuannya untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar layak mendapatkan sejumlah program bantuan dari pemerintah baik pusat, provinsi hingga daerah setempat.
“Diverval ini di survey langsung ke lapangan dengan kategori bagaimana pendapatan hariannya, kondisi rumahnya, pendidikannya dengan indikator tertentu,” ujarnya.
“Mereka yang terdata di DTKS ini bisa mendapatkan bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), KIP (Kartu Indonesia Pintar) hingga PIP (Program Indonesia Pintar) dengan nominal dan jangka waktu berbeda/beda tergantung kategori bantuan masing-masing,” pungkas Dedy.
Dana – Sinergia
