By
Sinergia | Ponorogo – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo tercatat 8,86 persen pada pertengahan tahun 2025. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi 9,11 persen. Jika dikonversi, persentase tersebut setara dengan sekitar 76 ribu penduduk dari total hampir 978 ribu jiwa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyebut capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Menurutnya, penanganan kemiskinan melibatkan intervensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga partisipasi masyarakat.
“Penanganan ini kolaborasi. Program nasional seperti PKH dan BPNT sangat membantu, sementara dari daerah kami juga memperhatikan kelompok rentan, termasuk difabel dan lansia,” ujarnya.
Meski menunjukkan penurunan, pemerintah daerah menilai upaya pengentasan kemiskinan harus terus diperkuat. Salah satunya melalui penyediaan data akurat dan terkini agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Ponorogo, Evy Trisusanti, menjelaskan pihaknya tengah mendorong penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini diyakini penting karena menjadi dasar banyak instansi dalam menyusun program, termasuk pemerintah daerah.
“Kalau data tidak diperbarui akan usang. Maka kami ajak semua unsur berkolaborasi, dan dukungan pemkab sangat penting, termasuk melalui program desa hebat,” ungkapnya dalam Seminar Statistik memperingati Hari Statistik Nasional di aula Bapperida Ponorogo, Kamis (25/09/2025).
Bupati Sugiri pun menegaskan dukungan penuh terhadap langkah BPS. Ia menilai data berkualitas ibarat cahaya yang menjadi penuntun dalam pembangunan.
“Data itu seperti lampu. Dari awal kami menggalakkan rembug RT, lalu sekarang bersama BPS kita menajamkan arah pembangunan berbasis data. Dengan data real time, kebijakan ke depan akan lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, maupun mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Ega Patria – Sinergia
