Mutasi Segera ! Tahun 2025 ada 4 Pejabat Pensiun, dan 4 OPD Dijabat Bukan Definitif

Sinergia | Kab. Madiun – Gerbong mutasi dalam waktu dekat sudah siap dirombak Baperjakat. Apalagi tahun 2025, terdapat nama sejumlah pejabat pada eselon 2 yang memasuki masa pensiun ataupun dinas dan camat yang terpaksa di isi pejabat pelaksana tugas (Plt).

Bupati Madiun Hari Wuryanto memberi sinyal jika seluruh OPD sudah masuk ke dalam radar dan sudah berada di meja Bupati. Sinyal ini menguatkan perombakan kabinet ‘Harmonis Bersahaja’ mutlak berada di tangan Bupati pasangan Harmonis itu.

“Mutasi segera namun ini masih dalam taraf pembahasan. Regulasi harus dipenuhi jangan sampai salah untuk menempatkan orang. BKD sudah saya perintah untuk segera koordinasi dengan Kemendagri,” kata Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kamis (13/03/2025).

Bupati menjamin menempatkan ASN tidak asal. Juga tidak like and dislike. Namun pada kebutuhan dan kompetensi.

“Menempatkan ASN yang tepat bukan karena ada sesuatu,” tegas Mas Hari, sebutan Bupati Madiun.

Informasi dihimpun Sinergia, terdapat tiga kluster dalam perombakan kabinet “Harmonis Bersahaja”. Yaitu ada kluster Merah, Kuning dan Hijau. Makna kluster ini semua sudah berada di meja bupati. Pengalaman lima tahun saat menjabat Wakil Bupati Madiun tentu tidak akan menyulitkan Hari Wuryanto mencari team work yang solid dan dipercaya.

Data menyebutkan, tahun 2025 ini Sekda Kab Madiun, Tontro Pahlawanto memasuki masa pensiun. Mantan Pj Bupati Madiun yang namanya terukir bersama Bupati Madiun lainya di Pendopo Muda Graha tersebut bakalan pensiun pada 1 Desember 2025.

Sedangkan Kepala Dinas yang memasuki pensiun tahun 2025 sebut saja Sumanto, Kepala Dinas Pertanian, pensiun bulan Oktober, lalu Agung Tri Widodo, Kepala Dinas Kesehatan, pensiun bulan April, kemudian ada Hari Pitojo, Kepala Dinas Perkim, pensiun bulan Juli.

Data lain menyebut ada beberapa OPD juga masih dijabat Plt seperti Dinas Sosial, RSUD Dolopo, Camat Mejayan dan Camat Wungu. Sedangkan Camat Balerejo, Aksin Muharom dikabarkan pensiun pada bulan Juni 2025.

Kepala BKD Kab Madiun Heru Kuncoro tidak menampik jika sudah diperintah Bupati. Dia mengatakan ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai tindak lanjut koordinasi dengan Kemendagri.

“Iya memang sudah ada perintah arahan dari bapak bupati. Tentu harus sesuai tahapan dan regulasi. Sudah berproses ini,” kata Heru Kuncoro.

Ndor – Sinergia