By
Tova Pradana – Sinergia
Sinergia | Kab. Madiun – Proyek fisik di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun belum menampakan aktivitasnya pasca penyusunan efisiensi anggaran. Seiring terpangkasnya anggaran APBD Kabupaten Madiun senilai Rp 45 Miliar guna menindaklanjuti Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Pemkab Madiun, Heru Sulaksono mengatakan setelah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melakukan mapping terkait dengan efisiensi. Namun untuk penggunaan anggaran akan kembali diserahkan ke masing-masing OPD.
Disisi lain, Bagian PBJ Sekretariat Daerah Pemkab Madiun turut mewanti-wanti OPD untuk segera memasukkan rencana tender. Ini mengingat hingga kini belum ada pekerjaan fisik yang berjalan pasca dilanda gonjang ganjing efisiensi.
“Hasil efisiensi mau dikemanakan tergantung OPD. Kalau OPD sudah siap dengan proses pengadaan kami juga siap,” ucap Heru Sulaksono, Rabu (9/4/2025).
Apalagi, saat ini proses PBJ telah diberlakukan menggunakan e-katalog versi 6 yang diklaim lebih baik dan mudah. Sehingga proses percepatan PBJ segera bisa dilakukan, setelah diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran.
“Terkait serapan kita akan koordinasi dengan OPD, sehingga langsung bisa running setelah adanya efisiensi. Disisi lain harapan kami OPD juga segera melakukan permintaan proses pengadaan,” tuturnya .
Heru Sulaksono berpendapat Pemangkasan APBD yang mencapai Rp 45 Miliar akibat efisiensi tidak terlalu berdampak signifikan bagi PBJ. Sebab hanya terjadi pergeseran penggunaan anggaran, pun muaranya tetap sama pada pengadaan. Sehingga ia meminta kepada OPD untuk sekeltif dalam PBJ sehingga semua berjalan optimal.
“Kalau sisi keterlambatan, selama OPD segera melakukan proses persiapannya kami juga melakukan proses secepatnya. Semua tergantung masing-masing OPD terkait kesiapannya,” tandasnya.
Tova pradana – Sinergia
