Pergeseran Pejabat, Bupati Madiun Tegaskan Merotasi ASN Bukan Karena Sesuatu
- account_circle Sinergia Mediatama
- calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
- visibility 101
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pergeseran sejumlah pejabat memang akan dilakukan. Hanya saja tetap melalui tahapan regulasi di Kemendagri. Terpenting rotasi memang dibutuhkan untuk kekompakan kabinet Harmonis Bersahaja.
“Sudah kita perintahkan BKD untuk koordinasi dengan Kemendagri. Yang jelas merotasi ASN harus sesuai kebutuhan, kompetensi dan hal itu jangan sampai karena ada sesuatu ya,” kata Bupati Madiun Hari Wuryanto, ditemui Sinergia.com di ruang kerja, belum lama ini.
Sinyal Bupati Madiun ini seolah menjawab keresahan publik terkait lamanya merombak pejabat di Pemkab Madiun. Padahal informasi berkembang surat Mendagri sudah turun.
“Surat Mendagri sudah turun, Bupati dan wabup ini pasangan tipikal das des. Mereka saling melengkapi. Kalau ASN tidak segera beradaptasi ya repot,” ujar sumber internal di Pemkab Madiun.
Dijelaskan, pertimbangan merotasi mencakup lama atau tidaknya ASN tersebut menjabat. Sehingga patut untuk penyegaran di tempat lain.
Tim Liputan Sinergia.com menggali data terkait nama nama yang sudah lama duduk manis di OPD tersebut. Misalnya Kepala Dinas Kominfo, Sawung Rehtomo ternyata paling lama sejak dilantik 7 tahun lalu atau persisnya 7 tahun 8 bulan.
Kemudian Arik Krisdiananto, Kepala Dinas Penananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sawung Rehtomo maupun Arik Krisdiananto sama sama sudah menjabat 7 tahun 8 bulan.
Sedangkan jabatan yang sudah 5 tahun lebih mereka ini adalah Kurnia Aminnulah Kepala Baperinda, Anang Sulistijono, Kepala Dinas Parpora, Lalu ada Hadi Sutikno Kepala Bapenda. Kepala Dinas Perhubungan, Supriyadi, Kepala Dinas PUPR, Gunawi, ada nama Suntoko, Kepala BPKAD, serta Didik Hariyanto Kepala Satpol PP.
Sementara dua kepala dinas sudah menjabat selama 4 tahun 5 bulan adalah Siti Zubaidah, Kepala Dinas Pendidikan dan mantan staf ahli yang saat ini duduk sebagai Kepala Dinas PP dan KBP3A, Suryanto.
Sumber lain mengungkap, bisa saja kursi staf ahli dan asisten dirombak. Informasinya dua staf ahli dan dua asisten keluar kandang.
“Bisa saja terjadi kemungkinan itu, dan yang baru menjabat satu atau dua tahun bisa juga terkena imbas,” pungkasnya.
Ndor – Sinergia
- Penulis: Sinergia Mediatama
