Plt Wali Kota Madiun Minta Target Pembangunan Tidak Melenceng dari Rencana
- account_circle Kriswanto
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 64
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun memberikan peringatan keras kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Madiun. Salah satunya terkait pemahaman terhadap arah pembangunan daerah hingga tingkat paling bawah. Hal itu ditegaskan, Bagus dalam Apel Kerja Pejabat dan ASN di halaman Balai Kota Madiun pada Senin (9/3/2026).
Bagus meminta seluruh jajaran pemerintahan memahami arah pembangunan daerah. Terlebih, pemahaman tersebut penting agar target pembangunan Kota Madiun hingga 2030 dapat tercapai sesuai rencana.
“Kita punya target 2025 sampai 2030. Untuk target di 2026 ini tentunya target pembangunan sudah disepakati bersama antar pemerintah kota dan juga DPRD. Karena itu pengawalannya harus jelas dari tingkat atas sampai bawah,” tegasnya
Untuk itu, seluruh program harus dikawal secara serius agar tidak melenceng dari rencana. Karenanya seluruh ASN dari tingkat atas hingga bawah harus paham program kerja yang akan dijalankan. Setiap aparatur pemerintah harus memahami visi dan misi pembangunan kota.
“Karena itu saya mengingatkan seluruh jajaran supaya tahu apa yang ingin dicapai atau yang dicita-citakan oleh pemerintah kota. Sehingga hal terkecil apapun itu harus diamati. Ini untuk masyarakat,” jelas Bagus.
Menurutnya, capaian pembangunan Kota Madiun selama ini telah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Banyak kota-kabupaten yang datang ke Kota Madiun untuk melihat jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Yang kurang kita perbaiki. Yang sudah bagus kita pertahankan dan tingkatkan. Madiun ini kan sudah diakui. Segala prestasi juga diakui. Apalagi, kota lain juga terus bergerak,’’ katanya.
Lebih lanjut, Plt Wali Kota meminta para lurah untuk lebih terjun ke masyarakat. Peran mereka sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat masyarakat. Untuk itu, harus memahami kebutuhan warga sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kota.
“Lurah ini harus bisa merepresentasikan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah kota. Sekaligus Lurah ini yang tahu kebutuhan warga sekaligus arah pembangunan,” pungkas Bagus Panuntun.
Karenanya, arah prioritas pembangunan serta visi misi pemerintah daerah harus selaras dengan usulan masyarakat. Terlebih dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengangguran. (krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez
