Provinsi Dorong Akselerasi Ekonomi Magetan, UMKM, Infrastruktur, dan Sektor Unggulan Jadi Fokus
- account_circle Kusnanto
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 30
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sinergia | Magetan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara daerah dan provinsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada 2027. Hal ini disampaikan oleh Endy Alim Abdi Nusa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang hadir mewakili Bapperida Provinsi Jawa Timur dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2027 di Pendapa Surya Graha, Kamis (26/3/2026).
Endy menekankan bahwa arah pembangunan 2027 akan diarahkan pada “penguatan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”, selaras dengan tema RKP Nasional 2027: Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.
Dalam paparannya, Endy menyampaikan bahwa struktur ekonomi Magetan masih didominasi sektor pertanian dengan porsi 27,52%, disusul perdagangan 16,09%, industri 12,48%, dan konstruksi 7,69%. Dengan PDRB ADHB mencapai Rp 26,37 triliun, kontribusi ekonomi Magetan terhadap Jawa Timur berada di angka 0,77–0,80% dalam lima tahun terakhir.
“Magetan memiliki potensi besar di sektor pertanian, jasa pendidikan, kesehatan, hingga informasi dan komunikasi. Sektor-sektor ini menunjukkan peningkatan spesialisasi dan daya saing yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi,” ujar Endy.
Ia menambahkan bahwa peluang percepatan ekonomi terbuka lebar apabila Magetan mampu memperkuat hilirisasi, meningkatkan produktivitas, dan memanfaatkan inovasi di sektor-sektor tersebut.
Sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Endy menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, ekonomi inklusif tidak mungkin terwujud tanpa penguatan UMKM.
“UMKM Magetan membutuhkan ekosistem yang lebih adaptif—pelatihan, akses pembiayaan, sertifikasi, hingga digitalisasi. Pertumbuhan harus dirasakan seluruh pelaku ekonomi, termasuk usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ungkapnya.
Ia menilai Magetan memiliki peluang besar dalam sektor ekonomi kreatif, produk olahan pertanian, pariwisata kuliner, serta jasa, yang dapat ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja lokal.
Selain ekonomi, provinsi juga memberikan arahan strategis pembangunan wilayah. Endy menguraikan beberapa intervensi prioritas untuk Magetan. Diantaranya pemenuhan layanan dasar seperti air minum, pengelolaan limbah, dan ruang terbuka hijau, penataan kawasan kumuh terpadu dan pembangunan hunian murah bersanitasi baik serta preservasi dan peningkatan konektivitas jalan Madiun–Magetan dan Madiun–Ponorogo–Pacitan.
Selain juga persiapan simpul transportasi publik untuk menunjang mobilitas dan ekonomi, redistribusi tanah dan pemberdayaan reforma agraria dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan penurunan emisi GRK.
“Konektivitas dan kualitas layanan dasar menjadi fondasi. Bila akses dasar terpenuhi, ekonomi otomatis bergerak lebih cepat. Kami mendorong Magetan mempercepat konektivitas antarwilayah, terutama yang terhubung dengan pariwisata, kawasan industri, dan pusat ekonomi kreatif,” tegas Endy.
Endy juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi Magetan. Meski pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,69–5,23%, masih diperlukan upaya signifikan untuk menurunkan kemiskinan yang berada pada rentang 7,39–8,24%, selaras dengan target provinsi.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Magetan sudah masuk kategori tinggi, tetapi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan harus terus digencarkan. Ini penting agar SDM Magetan siap menghadapi transformasi ekonomi,” katanya.
Provinsi juga mendorong penguatan layanan kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular, intervensi stunting pra-nikah, serta standardisasi alat ukur posyandu sebagai fondasi pembangunan sosial jangka panjang.
Dalam penutupannya, Endy menegaskan bahwa capaian target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak mungkin dicapai hanya dengan APBD. Pemerintah daerah wajib kreatif menggali pembiayaan alternatif.
“Kami mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan creative financing. Dunia berubah cepat, dan kita tidak bisa mengandalkan satu sumber pendanaan saja. Kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, hingga skema ekonomi hijau harus mulai dirancang,” tegasnya.
Ia berharap Musrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi momentum strategis untuk membangun arah pembangunan yang kuat, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Magetan. (Nan)
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Arrachmando







