Berita Terkini
Trending Tags

TPA Mrican Akan Ditutup 7 November, Ponorogo Terancam Darurat Sampah

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
  • visibility 160
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Kondisi Tpa Mrican yang overload. Foto : Ega Patria – Sinergia

Sinergia | Ponorogo – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican di Ponorogo dipastikan berhenti beroperasi mulai 7 November 2025 mendatang. Penutupan dilakukan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan teguran keras kepada Pemkab Ponorogo karena dinilai gagal mengelola sampah sesuai standar lingkungan.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Jamus Kunto, membenarkan keputusan tersebut. Teguran KLHK diberikan usai kunjungan Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Agus Rusly, ke lokasi TPA beberapa waktu lalu.

“Kita dinilai masih menggunakan sistem lama, open dumping, belum beralih ke metode sanitary landfill yang ramah lingkungan,” ujarnya, Selasa (7/10).

Sebagai langkah darurat, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko telah menginstruksikan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di sejumlah kecamatan agar penumpukan sampah tidak makin parah.

“Mindset harus diubah. Sampah dikelola sejak dari TPS dan TPS3R, bukan sekadar dibuang ke TPA,” jelas Jamus.

DLH mencatat ada 15 unit TPS3R yang siap dimaksimalkan. Sampah organik akan diolah menjadi pupuk, sementara sampah bernilai ekonomi dijual ke pengepul. Hasil pupuk komposnya bakal dimanfaatkan untuk taman kota.

Selain itu, DLH juga menyiapkan strategi jangka panjang berupa edukasi pemilahan sampah di tingkat desa hingga RT. “Kalau gerakan ini dilakukan serentak, persoalan sampah di Ponorogo bisa selesai. Tapi kalau tidak, ya wajar kalau disebut darurat sampah,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab masih menunggu izin final pembangunan TPA baru sebagai lokasi relokasi. Dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan studi kelayakan sudah disiapkan.

“Tinggal menunggu izin dari Menteri Kehutanan. Dirjen Planologi sudah tanda tangan,” terang Jamus.

Sembari menunggu izin turun, DLH akan mengajukan permohonan perpanjangan operasional TPA Mrican agar pengelolaan sampah tidak terhenti total.

“Perubahan besar ini butuh waktu. Jadi kami minta keringanan agar TPA Mrican tetap bisa digunakan sementara,” pungkasnya.

Diketahui, TPA Mrican kini berstatus darurat sampah. Setiap hari sekitar 120 ton sampah masuk, sementara kapasitas pengolahan hanya 40 ton per hari. Akibatnya, gunungan sampah setinggi hampir 100 meter terbentuk dan air lindi mencemari lingkungan sekitar.

Ega Patria – Sinergia 

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koperasi Merah Putih di Ambang Krisis, Ini Langkah Wali Kota Madiun

    Koperasi Merah Putih di Ambang Krisis, Ini Langkah Wali Kota Madiun

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Wali Kota Madiun, Maidi, angkat bicara mengenai kondisi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang kini berada di ujung tanduk. Koperasi yang sebelumnya mampu mencatat omzet hingga Rp. 6 juta per hari itu, kini hanya mampu menghasilkan sekitar Rp. 2 juta bahkan sempat di bawah angka tersebut. Menurut Wali Kota Maidi, […]

    Bagikan
  • Pemkot Madiun Dorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak Dimulai dari Orang Tua

    Pemkot Madiun Dorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak Dimulai dari Orang Tua

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Peran orang tua dinilai memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan anak sejak usia dini. Pembentukan karakter anak tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal di satuan PAUD, tetapi juga melalui keteladanan nyata yang ditunjukkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Seperiti langkah Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dalam […]

    Bagikan
  • Rakor Forkopimda Soal Antisipasi Aksi Demo, Walikota Ingatkan Jaga Kondusifitas

    Rakor Forkopimda Soal Antisipasi Aksi Demo, Walikota Ingatkan Jaga Kondusifitas

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun bersama jajaran Forkopimda Kota Madiun melaksanakan rapat koordinasi antisipasi aksi demo di gedung GCIO Diskominfo pada Senin (01/09/2025). Rapat ini juga melibatkan stakeholder terkait diantaranya perguruan pencak silat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga tokoh masyarakat di Kota Madiun. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan aksi demo yang […]

    Bagikan
  • Pemkab dan DPRD Kabupaten Madiun Teken Pakta Integritas Antikorupsi 2:45 Play Button

    Pemkab dan DPRD Kabupaten Madiun Teken Pakta Integritas Antikorupsi

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun menandatangani Pakta Integritas Antikorupsi dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) non-APBD, Kamis (29/1/2026). Penandatanganan tersebut juga diikuti jajaran eksekutif yang diwakili Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Purnomo Hadi. Penandatanganan pakta integritas ini disebut sebagai bentuk penguatan komitmen legislatif dan eksekutif dalam […]

    Bagikan
  • Jelang Mudik Lebaran, Dinkes Jatim Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Kawasan Terminal serta Stasiun Madiun

    Jelang Mudik Lebaran, Dinkes Jatim Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Kawasan Terminal serta Stasiun Madiun

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di sejumlah fasilitas transportasi umum menjelang arus mudik Lebaran. Seperti yang terpantau di kawasan Stasiun Madiun dan Terminal Tipe A Purboyo Madiun pada Selasa (10/3/2026). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan lingkungan tetap aman dan sehat bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum. […]

    Bagikan
  • 206 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Madiun Resmi Berbadan Hukum

    206 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Madiun Resmi Berbadan Hukum

    • calendar_month Senin, 30 Jun 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan seluruh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tersebar di 206 desa dan kelurahan telah resmi berbadan hukum. Penyelesaian legalitas ini menandai langkah strategis dalam penguatan ekonomi desa melalui wadah koperasi. “Per tanggal 25 kemarin, sudah 100 persen. Jadi 206 KDMP sudah terbentuk dan seluruhnya telah memiliki […]

    Bagikan
expand_less