Sinergia | Magetan – Untuk mencegah reputasi Telaga Sarangan kembali tercoreng, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menggelar pertemuan dengan para ketua paguyuban pelaku usaha. Agenda tersebut juga melibatkan sejumlah OPD terkait dan berlangsung selama dua jam di Restoran Klothok Lawu Sarangan, Jumat (9/1/2026) pagi.
Dalam forum tersebut, Kepala Disbudpar Magetan, Joko Trihono, menegaskan bahwa pembinaan terhadap pedagang dan pelaku jasa wisata di kawasan Sarangan menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Joko menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan bersama para ketua paguyuban. Namun, ia mengakui adanya tantangan. “Ketua paguyuban menyampaikan bahwa dari banyaknya anggota, ada sebagian yang memang sulit diberikan pemahaman,” ujarnya.
Isu getok harga yang sempat viral pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi perhatian serius. Kasus itu, menurut Joko, menjadi pengingat penting bagi semua pihak, termasuk wisatawan dan warganet.
Ia meminta pengunjung bersikap kritis ketika menemukan layanan yang tidak sesuai. “Daftar harga itu sudah ditempel. Kalau menemukan hal yang kurang baik di lapangan, silakan langsung disampaikan. Jadilah konsumen yang cerdas,” tuturnya.
Joko juga mengimbau agar warganet tidak tergesa-gesa membuat penilaian di media sosial. “Komentar yang tidak proporsional justru bisa merugikan pelaku usaha lainnya,” tambahnya.
Selain evaluasi terhadap perilaku pedagang, para peserta pertemuan turut menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Salah satunya, perlunya penertiban pengamen dan pengemis yang dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan. Para pedagang kuliner juga meminta pemeriksaan kesehatan rutin untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Masukan dari pedagang ini akan membantu upaya kami menjadikan Telaga Sarangan sebagai destinasi dengan kelas yang lebih premium,” jelas Joko.
Ia menegaskan bahwa Telaga Sarangan merupakan ikon pariwisata Magetan yang sudah lama menjadi tujuan favorit wisatawan. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul perlu ditangani dengan lebih profesional.
“Semua dinamika ini adalah bagian dari akumulasi penyelenggaraan pariwisata yang harus dikelola secara lebih serius,” pungkasnya.(Nan/Krs).
