Satu Lagi Jabatan Eselon II Pemkot Madiun Kosong, 8 Pimpinan OPD Masih Diisi Plt

Sinergia | Kota Madiun — Satu lagi jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun akan kosong. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun, Haris Rahmanuddin, akan memasuki masa pensiun per 1 September 2026.

Pensiunnya Haris membuat jumlah jabatan pimpinan OPD di Pemkot Madiun yang diisi Pelaksana Tugas (Plt) bertambah. Saat ini, tercatat sudah ada delapan kepala OPD yang dijalankan tugasnya oleh Plt.

Delapan OPD tersebut yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Dinas Perpustakaan, serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro (Disnaker KUKM).

Dengan pensiunnya Kepala BKPSDM per 1 September mendatang, satu jabatan eselon II kembali harus diisi oleh Plt.

Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun tidak menampik kondisi tersebut. Menurutnya, proses mutasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama masih menunggu ketentuan dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pak Haris purna, tentunya nanti akan ada Plt. Semoga proses yang sekarang sudah di Kemendagri, karena izin tanda tangan Menteri. Khusus eselon II harus Menteri,” ujar Bagus usai apel di halaman Balai Kota Madiun, Senin (24/8/2026).

Bagus berharap proses persetujuan dari pemerintah pusat segera turun sehingga jabatan eselon II yang telah diajukan Pemkot Madiun dapat segera diisi.

“Ini moga-moga cepat turun, supaya eselon II yang sudah kita ajukan kemarin itu bisa segera untuk mengisi,” katanya.

Selain pengisian jabatan eselon II, Pemkot Madiun juga tengah menyiapkan proses mutasi dan pengisian jabatan untuk eselon III dan IV. Menurut Bagus, proses tersebut masih dalam tahap pemeriksaan, termasuk melihat kesesuaian kemampuan masing-masing calon dengan jabatan yang akan ditempati.

“Eselon III, IV, dan eselon II lagi dicek kemampuannya. Ini lagi disiapkan mau dikirim lagi, yang terbaru. Jadi nanti akan ada mutasi lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Pemkot Madiun sebelumnya telah menggelar assessment untuk sejumlah jabatan kepala OPD, yakni Dishub, Disperkim, dan DLH pada 21-22 Agustus 2026.

Bagus mengatakan hasil assessment tersebut belum diterimanya. Penentuan pejabat yang untuk mengisi posisi tersebut nantinya tetap mempertimbangkan hasil penilaian serta laporan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Belum dapat laporan. Nanti bagaimana, yang penting saya melihat penilaian. Masih dinamis, sangat dinamis,” ujarnya.

Menurut Bagus, perkembangan proses pengisian jabatan akan sangat bergantung pada hasil pembahasan dan rekomendasi Baperjakat.

Ia juga menyebut calon pejabat nantinya akan menghadapi tahapan wawancara. Salah satu kriteria yang akan diperhatikan adalah kemampuan calon memahami kebutuhan masyarakat serta menerjemahkannya ke dalam strategi pelaksanaan program.

“Dia harus mengerti keinginan masyarakat, bagaimana program rencana ini strateginya dilaksanakan dengan baik. Lebih kepada teknis nanti,” pungkasnya. (Krs)