DPRD Ponorogo Tuntut Aset Daerah Dikelola Maksimal untuk Genjot PAD

Sinergia | Ponorogo — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk mengevaluasi dan memaksimalkan pengelolaan barang milik daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan ini disuarakan secara tegas menyusul kondisi keuangan daerah yang dinilai masih sangat bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.

Desakan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam Rapat Paripurna beragendakan Pandangan Umum Fraksi terkait rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyatakan bahwa saat ini banyak aset strategis dan bernilai ekonomis milik Pemkab Ponorogo yang belum dikelola secara optimal. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik dan transparan, aset-aset tersebut berpotensi besar menambah kas daerah tanpa menambah beban masyarakat luas.

“Materi yang disampaikan (fraksi) ini antara lain terkait dengan bagaimana aset ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat, dan penggunaan aset yang sekarang ini perlu disampaikan secara transparan,” ujar Dwi Agus Prayitno usai memimpin rapat.

Optimalisasi aset ini, lanjut Dwi, merupakan langkah yang sangat mendesak. Ia mengingatkan bahwa Pemkab Ponorogo tidak bisa lagi berdiam diri dan hanya mengandalkan dana transfer dari pusat yang jumlahnya selalu mengalami tren penurunan setiap tahunnya.

“Yang penting adalah transparansi penggunaan aset itu sehingga benar-benar bisa untuk peningkatan pendapatan di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kita melihat, kita tanpa adanya peningkatan PAD, hanya menopang dana transfer dari pusat yang tiap tahun ini selalu berkurang,” tegas Dwi.

Senada dengan DPRD, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyatakan dukungannya terhadap langkah dewan dalam menertibkan tata kelola aset ini. Pihaknya berkomitmen untuk membenahi manajemen aset sehingga pemanfaatannya dapat disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan bersama, tidak sekadar menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Rencana kami, kami akan membenahi (aset), termasuk supaya ke depannya aset ini bisa menjadi (penyumbang) PAD juga,” ujar Lisdyarita usai rapat.

Terkait dugaan aset daerah yang dimonopoli oleh penyewa tertentu dari tahun ke tahun, Lisdyarita menegaskan bahwa Pemkab Ponorogo akan mulai membuka penyewaan secara lelang terbuka pada tahun depan, mengingat masa sewa untuk tahun ini masih berjalan.

“Tahun depan rencana kami, kami buka (penyewaan). Bagi yang mau untuk menyewa, silakan. Jadi tidak ada lagi istilahnya (penyewaan) yang dominan… supaya lebih enak lagi, maka tahun depan, nggak bisa tahun ini karena sudah berjalan,” pungkas Plt Bupati.

Selain penertiban penyewa, Lisdyarita juga membuka peluang adanya penyesuaian (kenaikan) tarif sewa untuk aset-aset komersial seperti bangunan atau tanah pertokoan guna menggenjot nilai PAD, meski ia memastikan aset lahan untuk ketahanan pangan tidak akan terdampak kenaikan ini. (Ega)