APBD Kota Madiun 2027 Capai Rp. 1,074 Triliun, DPRD Tekankan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Sinergia | Kota Madiun – DPRD Kota Madiun bersama Pemerintah Kota Madiun menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja mencapai Rp. 1,074 triliun. Dalam pembahasannya, DPRD menekankan pentingnya efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, serta alokasi belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan postur RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 939,05 miliar. Sementara belanja daerah mencapai Rp1,074 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 135 miliar.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama, yakni Rp135 miliar.

Dari sisi belanja, anggaran operasi mencapai Rp 943,78 miliar, belanja modal Rp124,37 miliar, serta belanja tidak terduga Rp5,90 miliar.

Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, efisiensi anggaran sebenarnya telah dilakukan sejak 2022. Menurutnya, efisiensi tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan jumlah anggaran, melainkan bagaimana anggaran yang tersedia dapat lebih tepat sasaran.

“Efisiensi itu berarti bukan mengurangi anggaran, tetapi bagaimana anggaran ini bisa langsung menyasar ke masyarakat,” ujarnya.

Armaya menjelaskan, hasil pembahasan bersama komisi-komisi DPRD mengarah pada penguatan intervensi program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk prioritas pembangunan 2027, Pemkot Madiun mengarahkan sejumlah program pada kawasan stadion dan wilayah kelurahan. Selain itu, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD juga disiapkan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Terkait belanja operasional, Armaya menyebut penganggaran telah dipetakan berdasarkan tiga kelompok, yakni belanja mandatory, rutin atau operasional, serta transformasional.

Belanja mandatory dan rutin merupakan kebutuhan yang tidak mudah diubah, termasuk gaji pegawai. Sementara belanja transformasional menjadi ruang intervensi pemerintah untuk mendukung program-program prioritas.

“Kalau tidak salah, pada 2027 anggaran transformasional mencapai Rp 238 miliar. Itu yang nanti bisa kita intervensi, termasuk BPJS dan lainnya,” jelasnya.

Dalam sektor perlindungan sosial, Armaya menyebut Pemkot Madiun menargetkan cakupan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat terpenuhi pada 2027.

Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah berencana menambah alokasi penerima manfaat sebanyak 10.000 orang. Dengan demikian, total penerima manfaat ditargetkan meningkat dari 15.000 orang pada 2026 menjadi 25.000 orang pada 2027.

Terkait program beasiswa mahasiswa, Armaya menyampaikan bahwa proses pencairan bantuan sekitar seribuan penerima telah disesuaikan melalui perubahan kode rekening anggaran. Untuk program 2027, skema beasiswa direncanakan menggunakan indikator Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Wali Kota.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menilai postur APBD 2027 telah disusun secara proporsional melalui proses pembahasan yang panjang antara legislatif dan eksekutif.

Ia menyebut berbagai masukan dan rekomendasi fraksi menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

“Menurut penilaian kami di TAPD sebenarnya sudah proporsional. Ada saran dan pendapat dari teman-teman fraksi yang harus ditindaklanjuti. Ini demi kemaslahatan kita bersama dalam mengelola APBD,” ungkapnya.

Bagus menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan melalui komunikasi intensif antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, tidak ada pengurangan program yang diajukan eksekutif. Bahkan, sejumlah kegiatan yang dinilai perlu mendapatkan tambahan anggaran juga dibahas bersama.

Terkait program Zero Waste 2027, Bagus mengatakan pemerintah akan mengevaluasi perkembangan pelaksanaannya. Pemkot berencana meminta laporan progres pada akhir Desember 2026 sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya.

“Kalau memang nanti progresnya bagus, kenapa tidak kita tambahkan,” katanya.

Selain itu, Bagus juga menyoroti tindak lanjut program Be Smart. Ia menyebut koordinasi antara pimpinan DPRD, komisi terkait, Wali Kota, dan Bappeda diperlukan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, apabila persoalan berkaitan dengan kriteria desil penerima manfaat, pemerintah perlu mencari solusi melalui kebijakan atau diskresi agar bantuan tetap dapat menjangkau anak didik yang membutuhkan, khususnya warga berdomisili di Kota Madiun.

Di sisi lain, Fraksi-Fraksi DPRD juga dalam pendapat akhirnya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada keseimbangan angka anggaran. Selain itu, juga meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan target terukur, pemetaan potensi pendapatan, serta peningkatan kontribusi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.

Sementara itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diminta tidak berhenti pada pemenuhan administrasi dan penandaan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tetapi harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta perumahan juga diminta tetap menjadi perhatian utama.

DPRD berharap pelaksanaan APBD 2027 tidak hanya mengedepankan efisiensi fiskal, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.(Tim/Krs).