Sinergia | Kab. Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menerapkan sanksi tegas terhadap puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya dinilai belum optimal dalam merealisasikan anggaran belanja. Hingga pertengahan Juli 2025, rata-rata serapan anggaran baru menyentuh angka 40 persen, jauh di bawah ekspektasi.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan, Muchtar Wahid, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berimbas pada penundaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Ada keterlambatan sekitar 10 persen dari target. Karena itu, TPP bagi OPD yang belum maksimal kita tunda sebagai bentuk konsekuensi,” ujar Muchtar.
Salah satu faktor utama penyebab rendahnya serapan anggaran adalah minimnya pejabat pengadaan bersertifikasi level 2 di lingkungan Pemkab Magetan. Sertifikasi tersebut kini menjadi syarat penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi nasional.
“Karena belum ada yang bersertifikat level 2, pekerjaan pengadaan terpaksa diambil alih oleh pejabat fungsional PBJ. Ini tentu menambah beban mereka,” jelas Muchtar.
Namun, ia menegaskan bahwa beban tersebut telah diatasi dengan redistribusi pekerjaan di antara personel PBJ yang tersedia, serta dukungan OPD dalam penyusunan dokumen pendukung pengadaan.
Pemkab Magetan kini meningkatkan intensitas pemantauan terhadap progres kinerja OPD. Setiap unit diwajibkan melaporkan perkembangan pekerjaan dan realisasi anggaran secara rutin.
“Kita terus evaluasi, dan data dari semua OPD kita rekap. Kalau memang tidak ada perbaikan, penundaan TPP akan terus kita terapkan,” tegasnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah agar belanja APBD tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga tepat waktu dan sesuai aturan.
Kusnanto – Sinergia
Muhtar Wahid itu Kadang macak Ustadz yg aslinya Politikus… hehehehe