
Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mengumumkan hasil efisiensi belanja daerah berhasil menghemat sekitar Rp. 44 miliar. Dana itu langsung dialokasikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar untuk sektor infrastruktur.
Pj Sekda Magetan, Muchtar Wahid, menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menerima kucuran dana terbesar, sekitar Rp12 miliar, guna mengganti anggaran yang sebelumnya dipangkas.
“Efisiensi kemarin paling banyak di infrastruktur, maka dana dikembalikan untuk menutup kekurangan,” katanya.
Selain PUPR, tambahan anggaran juga disalurkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, hingga Dinas Ketahanan Pangan. Fokus penyaluran disebut untuk memperkuat layanan dasar dan ketahanan pangan.
Meski ada tambahan Rp. 44 miliar, publik menilai kebijakan ini belum menyelesaikan persoalan utama. Struktur APBD Magetan 2025 senilai Rp2,13 triliun dinilai timpang, hanya 9,10 persen untuk belanja modal, sedangkan 74,10 persen justru habis untuk biaya operasional.
“APBD Magetan gemuk di pegawai, kurus di pembangunan,” ujar aktivis Forum Rumah Keterbukaan Informasi dan Transparansi Anggaran, Agus Pujiono.
Agus mendorong Pemkab untuk lebih tegas memangkas belanja operasional seperti rapat, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang yang tidak mendesak. “Jangan sampai pembangunan yang nyata terus dikorbankan demi rutinitas birokrasi,” tambahnya.
Kepala BPKPD Magetan, Yayuk Sri Rahayu, mengakui belanja pegawai masih menyerap porsi besar dalam APBD 2025, yakni sekitar 34 persen. Angka ini melebihi batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur UU Nomor 1 Tahun 2022, meski ketentuan itu baru wajib berlaku pada 2027.
“Setiap tahun ada pegawai yang pensiun, itu akan berpengaruh pada penurunan belanja pegawai,” ujar Yayuk.
Tambahan dana Rp44 miliar memang sedikit meringankan sektor yang sempat dipangkas. Namun, sorotan publik tetap mengarah pada struktur anggaran Magetan yang dianggap tidak sehat. Pasalnya terlalu boros untuk birokrasi, terlalu kecil untuk pembangunan.
Kusnanto – Sinergia