Berita Terkini
Trending Tags

Efisiensi Anggaran Pemkab Magetan Capai Rp. 44 Miliar, Untuk Apa Saja Peruntukannya ?

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
  • visibility 172
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pj Sekda Magetan, Muchtar Wahid, mengumumkan hasil efisiensi belanja daerah berhasil menghemat sekitar Rp. 44 miliar. Foto : Kusnanto – Sinergia

Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mengumumkan hasil efisiensi belanja daerah berhasil menghemat sekitar Rp. 44 miliar. Dana itu langsung dialokasikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar untuk sektor infrastruktur.

Pj Sekda Magetan, Muchtar Wahid, menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menerima kucuran dana terbesar, sekitar Rp12 miliar, guna mengganti anggaran yang sebelumnya dipangkas.

“Efisiensi kemarin paling banyak di infrastruktur, maka dana dikembalikan untuk menutup kekurangan,” katanya.

Selain PUPR, tambahan anggaran juga disalurkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, hingga Dinas Ketahanan Pangan. Fokus penyaluran disebut untuk memperkuat layanan dasar dan ketahanan pangan.

Meski ada tambahan Rp. 44 miliar, publik menilai kebijakan ini belum menyelesaikan persoalan utama. Struktur APBD Magetan 2025 senilai Rp2,13 triliun dinilai timpang, hanya 9,10 persen untuk belanja modal, sedangkan 74,10 persen justru habis untuk biaya operasional.

“APBD Magetan gemuk di pegawai, kurus di pembangunan,” ujar aktivis Forum Rumah Keterbukaan Informasi dan Transparansi Anggaran, Agus Pujiono.

Agus mendorong Pemkab untuk lebih tegas memangkas belanja operasional seperti rapat, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang yang tidak mendesak. “Jangan sampai pembangunan yang nyata terus dikorbankan demi rutinitas birokrasi,” tambahnya.

Kepala BPKPD Magetan, Yayuk Sri Rahayu, mengakui belanja pegawai masih menyerap porsi besar dalam APBD 2025, yakni sekitar 34 persen. Angka ini melebihi batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur UU Nomor 1 Tahun 2022, meski ketentuan itu baru wajib berlaku pada 2027.

“Setiap tahun ada pegawai yang pensiun, itu akan berpengaruh pada penurunan belanja pegawai,” ujar Yayuk.

Tambahan dana Rp44 miliar memang sedikit meringankan sektor yang sempat dipangkas. Namun, sorotan publik tetap mengarah pada struktur anggaran Magetan yang dianggap tidak sehat. Pasalnya terlalu boros untuk birokrasi, terlalu kecil untuk pembangunan.

Kusnanto – Sinergia

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Resmi Tetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tersangka

    KPK Resmi Tetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tersangka

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Sinergia | Jakarta — Usai menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu (8/11/2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah Agus Pramono, Direktur RSUD […]

    Bagikan
  • Larung Sesaji Tumpeng Agung 1 Suro di Telaga Ngebel, 29 Tumpeng Diperebutkan Warga

    Larung Sesaji Tumpeng Agung 1 Suro di Telaga Ngebel, 29 Tumpeng Diperebutkan Warga

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Ribuan warga memadati kawasan Telaga Ngebel, Desa/Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, untuk mengikuti prosesi larung sesaji dalam rangka memperingati 1 Suro atau 1 Muharam, Jumat (27/06/2025). Tradisi tahunan yang telah berlangsung secara turun-temurun ini dimulai pukul 10.00 WIB. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menyiapkan total 30 tumpeng dalam prosesi tersebut. […]

    Bagikan
  • Anggaran Program Rumah Tak Layak Huni di Madiun Turun Drastis pada 2026

    Anggaran Program Rumah Tak Layak Huni di Madiun Turun Drastis pada 2026

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun dipastikan akan mengurangi alokasi anggaran untuk program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mencatat, pagu anggaran yang semula mencapai Rp. 5,98 miliar pada 2025 akan turun menjadi Rp. 1,46 miliar. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Madiun, […]

    Bagikan
  • Tujuh Pompa Air Sawah Raib Digondol Maling, Petani Terancam Gagal Atur Irigasi Saat Kemarau

    Tujuh Pompa Air Sawah Raib Digondol Maling, Petani Terancam Gagal Atur Irigasi Saat Kemarau

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Musim kemarau yang seharusnya menjadi waktu krusial bagi petani untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian justru diwarnai keresahan. Sebanyak tujuh unit pompa air milik petani di Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, dilaporkan hilang dicuri dalam satu malam. Salah satu korban, Amir Saripudin, mengaku baru mengetahui pompa miliknya hilang saat […]

    Bagikan
  • Harga Bumbu Dapur Naik 50 Persen di Kota Madiun Jelang Ramadhan, Disdag Bakal Lakukan Operasi Pasar

    Harga Bumbu Dapur Naik 50 Persen di Kota Madiun Jelang Ramadhan, Disdag Bakal Lakukan Operasi Pasar

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 326
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Harga sejumlah bumbu dapur di Kota Madiun mengalami kenaikan signifikan menjelang Ramadhan tahun ini. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit yang melonjak hingga 50 persen dari harga normal. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Madiun di Pasar Besar Madiun, harga cabai rawit saat ini menembus Rp 85 ribu […]

    Bagikan
  • Fraksi Banteng Moncong Putih Sindir OPD Lamban Dukung Program Bupati

    Fraksi Banteng Moncong Putih Sindir OPD Lamban Dukung Program Bupati

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab Madiun menyindir OPD yang terkesan tidak mendukung visi misi pemerintah daerah. Ketua Fraksi PDIP Budi Wahono menyoroti lambannya realisasi sejumlah program prioritas yang sebelumnya dijanjikan kepala daerah. Dia menilai beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkesan tidak mendukung penuh arah kebijakan bupati. “Kami pertanyakan realisasi program […]

    Bagikan
expand_less